Home / Aceh Barat / News

Senin, 15 November 2021 - 18:05 WIB

Dipimpin H. Ramli MS, Seluruh Bupati dan Walikota Se-Aceh Sepakati Rekomendasi Penguatan Pangan di Aceh

REDAKSI

Bupati Aceh Barat H Ramli MS saat memimpin rakor terkait ketahanan pangan nasional di Banda Aceh

Bupati Aceh Barat H Ramli MS saat memimpin rakor terkait ketahanan pangan nasional di Banda Aceh

NOA l Banda Aceh – Seluruh Bupati dan Walikota di 23 Kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh, menyepakati rekomendasi yang bertujuan untuk melakukan penguatan terhadap ketahanan pangan di Aceh.

Kesepakatan tersebut di tandai dengan di tandatanganinya kesepakatan bersama oleh Bupati dan Walikota se Aceh selaku Ketua dewan ketahanan pangan Kabupaten/kota pada rapat koordinasi pimpinan tahun 2021 di ruang pertemuan Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Senin (15/11/2021).

Bupati Aceh Barat, H. Ramli MS, saat memimpin forum tersebut, mengatakan pertemuan bersama pimpinan daerah se Aceh ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bersama tentang kerawanan pangan dan implikasinya terhadap kemiskinan di Aceh.

Dengan adanya persamaan persepsi, Kata dia, sinergitas serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dapat lebih ditingkatkan lagi guna mengatasi kerawanan pangan di Bumi Serambi Mekkah ini.

Untuk itu, melalui forum inilah, ia bersama Bupati dan Walikota Se Aceh berkomitmen untuk berperan aktif dalam merumuskan setiap kebijakan, evaluasi, dan pengendalian terhadap ketahanan pangan, mulai dari tingkat Kabupaten/kota, Provinsi, hingga Nasional.

Baca Juga :  Peringati Harla ke-2, Eks Tri Matra Aceh: Pemerintah Harus Perhatikan dan Mengayomi Mantan Prajurit

Adapun rincian rekomendasi yang telah disepakati bersama tersebut diantaranya,

1. Perlu pembentukan Forum Koordinasi Pemantapan Ketahanan Pangan Daerah yang penetapannya melalui Surat Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota dan mengalokasikan anggaran setiap tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

3. Perlu diterbitkannya Regulasi (Qanun) berupa mandatori anggaran sedikitnya 10% APBA dan APBK untuk pemantapan ketahanan pangan.

5. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan kegiatan prioritas ketahanan pangan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan dana Gampong dengan program tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan, demi penguatan ketahanan pangan masyarakat.

7. Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota mendorong pihak swasta dalam berinvestasi untuk industri pakan, hatchery, dan usaha ayam petelur.

9. Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota perlu meningkatkan biaya operasional dan sarana untuk penegakan aturan ilegal fishing.

Baca Juga :  Utang Kelapa Muda Berujung Duel Maut, Apa Loed Meninggal Usai Cekcok Mulut

11. Pemerintah Aceh perlu meningkatkan pengawasan jaminan keamanan, kehalalan pangan dan jumlah keluar masuk bahan pangan dengan penempatan Pos Checkpoint di perbatasan Aceh – Sumatera Utara.

13. Cadangan Pangan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota perlu diperkuat dengan Qanun.

15. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan dan meningkatkan fasilitas teknologi (aplikasi) dalam bentuk website database ketahanan pangan.

17. Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota membentuk dan meningkatkan koordinasi jejaring keamanan pangan untuk menjamin pangan aman, sehat bermutu dan bergizi.

19. Pemerintah Kabupaten Kota mengembangkan Kawasan Mandiri Pangan dalam rangka mengatasi kerawanan pangan dengan mengalokasikan anggaran dana daerah masing-masing.

21. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan agar dapat memanfaatkan kawasan hutan produksi dengan komoditi yang direkomendasikan dengan skema perhutanan sosial atau kerja sama serta pengembangan komoditi yang tidak disenangi oleh gajah yang bernilai ekonomis.

23. Dalam upaya mendukung ketahanan pangan Propinsi, Kabupaten/Kota berkomitmen melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan tidak memberikan izin alih fungsi lahan terutama pada lahan sawah beririgasi kecuali untuk kebutuhan fasilitas umum sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 2009.

Baca Juga :  Sekda Harapkan KPIA Bermanfaat untuk Masyarakat

25. Pemerintah Aceh perlu mengalokasikan anggaran untuk penanganan pengentasan kemiskinan dan kerawanan pangan berdasarkan hasil pemetaan dan potensi daerah masing masing.

27. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan perhatian khusus terhadap kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) khususnya komitmen terhadap verifikasi dan validasi datanya.

29. Dalam rangka menyediakan pangan sehat maka diperlukan pola tanam yang baik, dengan meningkatkan kesuburan tanah dan dukungan jaringan irigasi yang baik. Perlu adanya edukasi secara tersistem tentang pola pangan sehat.

Ia berharap rekomendasi tersebut dapat di tindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/kota lainnya sehingga ketahanan pangan di seluruh wilayah Provinsi Aceh dapat segera diwujudkan. (RED).

Share :

Baca Juga

News

AS Tuding Rusia Pakai Senjata Terlarang Gempur Ukraina

News

Tentara Chechen Pro-Rusia Dilaporkan Tewas di Ukraina

News

Satu Unit Rumah Hangus Terbakar di Aceh Tenggara

News

Serba Serbi Kemeriahan Panggung Shopee Hari Belanja Konsumen TV Show Bersama Artis Tanah Air

News

Inggris Klaim Rusia Gagal Kuasai Langit Ukraina

News

Nama Dinkes Pidie Dicatut OTB, Minta Biaya Administrasi Lowongan Kerja

News

190 Da’i dan Da’iyah Perbatasan Aceh Dapat Pembinaan, Ini Kata Kadis

News

Panik Alarm di Gedung Capitol Berbunyi karena Pesawat Militer