Oke Nurwan menilai, Menko Luhut sebagai Sutradara terhadap pengembangan sistem aplikasi pemerintah untuk distribusi minyak goreng di Jawa, Bali.
“Jadi Pak Luhut kan telah berpengalaman di PPKM lewat PeduliLindungi, nanti pak Luhut itu semacam sutradaranya tapi pemimpinnya tetap Pak Presiden,” kata Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Oke Nurwan kepada wartawan, dikutip Selasa (24/5/2022).
Baca Juga: Lapor Pak Presiden: Harga Minyak Goreng Kemasan di Pasar Bekasi Turun Goceng
Ke depan, Luhut akan membantu dengan memberi arahan terhadap pengembangan sistem aplikasi pemerintah untuk distribusi minyak goreng. Salah satu saran yang ia beri adalah agar masyarakat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk membeli minyak goreng curah ketimbang membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Kita sudah ada sistem aplikasi untuk distribusi minyak goreng lewat Simirah yang harus pakai KTP, sekarang kita kembangkan sistem baru lagi. Simirah diperkuat biar enggak hanya pakai KTP tapi pakai NIK. Kata Pak Luhut NIK saja,” ujarnya.
Dia menuturkan dengan melalui integrasi dengan NIK, pemerintah akan mengetahui histori pembelian minyak goreng seseorang. “Jadi (penggunaan) NIK seperti Peduli Lindungi. Dia beli di sana lalu di situ, akan ketahuan. Itu yang kami sempurnakan, itu kan cita-citanya,” kata Oke.
Baca Juga: Belajar dari Sengkarut Minyak Goreng, Mendag Kini Punya Simirah
Sementara itu, Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi menyatakan dan membenarkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta langsung Presiden Jokowi membantu memastikan ketersediaan minyak goreng, khususnya di Jawa dan Bali.
“Pak Menko (Luhut) diminta presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa Bali. Nanti Pemerintah akan menggunakan aplikasi digital untuk dalam melaksanakan kebijakan ini,” urainya. kata Jubir Luhut Jodi Mahardi saat dihubungi MNC PORTAL, Selasa (24/5/2022).
Lihat Juga: Belajar dari Sengkarut Minyak Goreng, Mendag Kini Punya Simirah
