NOA | Aceh Besar – Bupati Aceh Besar Ir H Mawardi Ali menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) Sri Mulyani Indrawati atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2020 dengan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-9.
Penghargaan bergengsi itu diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, Syafriadi di ruang kerja Bupati Aceh Besar di Kota Jantho, Senin (1/11/2021).
Hadir Sekdakab Drs Sulaimi MSi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Besar Andria Shahputra SE MM, Inspektur Aceh Besar Zia Ul Azmi SH, dan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Besar Carbaini SAg yang ikut mendampingi Bupati Aceh Besar.
“Kami diamanahkan oleh Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, untuk menyerahkan penghargaan kepada Bupati Aceh Besar Ir Mawardi Ali atas keberhasilan meraih WTP 9 kali berturut-turut terhadap penyusunan laporan keuangan hasil audit BPK,” ujar Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, Syafriadi, dalam laporan tertulis diterima NOA, Senin (1/11/2021).
Syafriadi berharap prestasi tersebut bisa terus dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di tahun-tahun mendatang.
“Selamat untuk Kabupaten Aceh Besar yang telah mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia ini,” ucap Safriadi
Sementara itu, Bupati Aceh Besar Ir H Mawardi Ali menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras, sehingga WTP ke-9 dapat diraih untuk mengharumkan nama Kabupaten Aceh Besar.
“Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Menteri Keuangan dan jajarannya yang telah memberikan penghargaan ini. Mudah-mudahan dengan adanya penghargaan tersebut, dapat lebih memotivasi kami semua untuk bekerja lebih baik lagi di masa-masa mendatang untuk kemajuan Aceh Besar,” ujar orang nomor satu di pemerintahan Aceh Besar tersebut.
Setelah itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh juga menjelaskan berbagai hal dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait realisasi transfer ke daerah dan dana desa, realisasi APBD, Opini Laporan Keuangan, kinerja pelaksanaan anggaran, serta Indeks Kesehatan Keuangan Pemda. (Red)
