NOA l Banda Aceh – Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Wilayah Aceh, Husnul Jamil mendesak PT. PEMA dan Pemerintah Aceh untuk menghentikan kerja sama pengelolaan Blok B Migas yang berada di Aceh Utara.
“Ini bukan tanpa alasan, bahwa Bakrie group punya catatan kelam dalam sejarah pengelolaan migas di Indonesia,” kata Husnul kepada NOA.co.id, Rabu (1/9/2021).
Dijelaskan Husnul, catatan sejarah kelam itu yakni, pertama, 29 Mei 2006 terjadi Luapan lumpur panas di sidoarjo akibat pengeboran minyak oleh PT. Lapindo (Bakrie Group).16 desa di 3 kecamatan tenggelam, 25.000 jiwa mengungsi, 10.426 unit rumah terendam lumpur.
“Selain itu juga ada 77 unit rumah ibadah juga ikut tenggelam, 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja, serta terjadi kerusakan alam yang sangat dasyat,” sebut Husnul Jamil.
Selanjutnya, sambung Husnul, utang Bakrie ke Kas Negara mencapai Rp1,91 Triliun yang merupakan dana talangan penanggulangan luapan lumpur Lapindo, yang telah jatuh tempo pada 10 juli 2019 yang lalu.
“Menurut BPK, Lapindo hanya pernah membayar satu kali sebesar 5 Milliar pada 20 Desember 2018,” imbuh Husnul.
Lanjut Husnul, pihaknya mengira, Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Nova Iriansyah dan Dirut PT. PEMA Zubir Sahim jangan buta melihat fenomena sosial yang terjadi saat ini.
“Kalau pengelolaan Blok B tersebut rakyat merasa dirugikan, maka rakyat Aceh segera melakukan perlawanan. Karena Utang ke Negara sampai saat ini belum ada kejelasan,” tegas Husnul.
Lebih lanjut, Husnul menyebutkan, Negara saja dikadali oleh Bakrie group, apa lagi sekelas PT. PEMA dan Pemerintah Aceh.
“Emang Pak Nova sama Pak Zubir mau tanggung jawab kalau macet persoalan keuangan dan terjadi luapan lumpur di Aceh,” tanya Husnul.
Husnul Jamil berharap, kalau bisa BUMD Aceh dalam hal ini PT. PEMA harus diberdayakan perusahaan perusahaan lokal terlebih dahulu.
“Kita selalu menjadi tamu di rumah kita sendiri. Padahal kita selalu mengatakan bahwa Aceh kaya, tapi kekayaan Aceh tidak pernah di nikmati oleh rakyat Aceh itu sendiri,” kata Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia itu.
Pada kesempatan itu, Husnul Jamil menerangkan, dalam pengelolaan Blok B, BPMA sebagai regulator juga harus benar benar mengawasi kontrak kerja tersebut.
“Point pentingnya adalah harus mengacu kepada PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas di bumi Aceh dan UUPA,” tutur Husnul.
Dikatakan Husnul, Gubernur Aceh telah menerima naskah asli kontrak kerja sama Blok pada Rabu 25 Agustus 2021 lalu yang di serahkan oleh kementerian ESDM dalam hal ini diwakili oleh Sekjen Dr. Ir Ego Syahrial MSc.
“Perlu kita lihat dan cek secara lansung bagaimana isi naskah tersebut, lalu saham siapa saja yang berada di Blok B tersebut. Karena selama ini kami melihat Direktur PT. PEMA tidak transparan dalam mengelola SDA yang ada di Aceh,” tutup Husnul Jamil.(RED).
