Home / News / Pemerintah Aceh

Sabtu, 26 Maret 2022 - 08:42 WIB

Pemerintah Aceh, DPRA dan BPJS Kesehatan Ikuti Rakor Bahas Keberlanjutan JKA

REDAKSI - Penulis Berita

 

Banda Aceh – Pemerintah Aceh mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan di ruang serbaguna DPRA, Jumat 25 Maret 2022. Rapat yang digelar DPRA itu membahas mekanisme yang akan ditempuh untuk mempertahankan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Hal itu menyangkut berakhirnya penanggungan premi JKA oleh pemerintah Aceh per 1 April 2022.

Rapat koordinasi itu juga merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya antara DPRA dan Pemerintah Aceh pada Rabu malam 23 Maret 2022. Dalam rapat sebelumnya DPRA dan Pemerintah Aceh menyatakan komitmen bersama untuk tetap mempertahankan keberlanjutan program JKA. Namun terkait mekanismenya perlu dilakukan pembahasan bersama dengan BPJS Kesehatan.

Baca Juga :  Bupati Aceh Barat Lakukan Inspeksi Dadakan Pasca Libur Idul Fitri

Hadir dalam rapat tersebut Asisten Sekda Aceh Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan M Jafar, Asisten Administrasi Umum Iskandar, Direktur BPJS Mahlil, Kadinkes Aceh Hanif, serta sejumlah kepala biro. Sementara dari pihak DPRA hadir Plt. Ketua DPRA Safaruddin, Wakil Ketua Dalimi, serta para anggota dewan.

Baca Juga :  Masyarakat TNI-Polri Bersama Satpol PP-WH Ciduk Tiga Orang Non Muhrim

Dalam pertemuan itu ketiga pihak setuju untuk memastikan bahwa masyarakat Aceh tetap masih bisa menggunakan JKA seperti biasa. Kesimpulan itu akan berlaku untuk 1 April hingga 31 Desember 2022.

Dalam rapat itu Pemerintah Aceh dan DPRA juga sepakat menjaga keberlangsungan program JKA dengan berupaya mengalihkan setengah peserta JKA yang selama ini ditanggung APBA menjadi peserta JKN-KIS yang pembiayaannya ditanggung APBN.

Selain itu, ke depan pihak DPRA dan Pemerintah Aceh juga disebut akan mencari skema baru terkait program JKA agar adanya penghematan anggaran daerah. Hal itu lantaran besarnya biaya premi yang harus ditanggung pemerintah Aceh selama ini.

Baca Juga :  Pemerintah Aceh Akan Serahkan SK Bagi 2.318 Guru yang Lulus PPPK

Sementara itu Pemerintah Aceh dan BPJS Kesehatan juga akan melakukan revisi perjanjian kerja sama untuk kelanjutan pembayaran premi per 1 April hingga 31 Desember 2022.

“Insya Allah sebelum tanggal 31 Maret 2022, kita akan tandatangani perjanjian kerja sama tersebut. Substansi perjanjian kerja sama ini akan disesuaikan dengan kondisi yang ada,” ungkap M Jafar. []

Sumber Berita

Share :

Baca Juga

News

VIDEO: Obama Balik Lagi ke Gedung Putih, Guyon Sebut Biden Wapres

News

Deret Negara yang Izinkan Warga ke Ukraina Bantu Perang Lawan Rusia

News

7 Kelompok Bersenjata yang Terlibat Pertempuran Rusia vs Ukraina

Pemerintah Aceh

Rapim Sekda se-Aceh, Taqwallah ajak Pemda Sukseskan BIAN

News

Produsen Mobil Minimalisasi Perubahan Komponen Standar Emisi Euro 4

Pemerintah Aceh

Ini Pesan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki Pada Santri Yang Mengikuti POSPENAS di Surakarta

News

Update Terkini Ukraina: 2 Ledakan di Vasylkiv-Bocah 6 Tahun Tewas

News

Wejangan buat Para Milenial Holding BUMN Perkebunan