NOA | Banda Aceh – BPP HIPMI bekerjasama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menyiapkan 10 paket umrah untuk masyarakat yang melaksanakan vaksinasi dalam rangka menyambut Hari Pahlawan, 10 November 2021.
Hal tersebut disampaikan Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Ahmad Haydar, S.H., M.M., melalui Kabid Humas Kombes Pol. Winardy, S.H., S.I.K., M.Si., dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/10/2021).
Winardy menyampaikan vaksinasi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2021. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Polda Aceh dengan BPP HIPMI dan BPD HIPMI Aceh yang berlangsung mulai dari tanggal 25 Oktober sampai dengan 10 November 2021.
Dalam kegiatan ini, sambung Winardy, seluruh masyarakat di 23 kabupaten/ kota memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai penerima paket umrah.
Dimana, tambahnya, vaksinasi ini digelar di seluruh kabupaten/ kota yang dikoordinir oleh jajaran Polda Aceh dengan BPP HIPMI serta BPD HIPMI Aceh.
“Jadi, yang belum melaksanakan vaksin baik dosis I maupun dosials II silakan datang ke gerai-gerai yang yang sudah kami gelar bersama HIPMI,” sebut Winardy, dalam laporan tertulis diterima NOA.co.id, Selasa 26 Oktober 2021.
Nantinya, Polda Aceh akan memilih dan diumumkan melalui live streaming pada tanggal 10 November melalui akun resmi Polda Aceh.
“Nanti akan kita umumkan pada 10 November. Pengumuman dilakukan berdasarkan sertifikat vaksin atau nomor telepon yang didaftarkan di saat vaksinasi,” katanya.
Winardy juga menyampaikan, syarat untuk memiliki kesempatan mendapatkan paket umrah ini adalah cukup datang ke gerai vaksin dengan membawa KTP atau KK dan mendaftarkan nomor pribadi yang dapat dihubungi.
Kemudian, Ia juga mengingatkan agar masyarakat yang ingin vaksin untuk memakai masker dan sarapan terlebih dahulu.
“Sebaiknya sarapan dulu sebelum ke tempat vaksin biar fit. Selanjutnya yang terpenting, pastikan tidak sedang dalam gejala demam, batuk dan flu,” kata Winardy mengakhiri keterangannya.
Sementara itu, Ketua BPD HIPMI Aceh Rizky Syahputra mengatakan bahwa untuk menyelesaikan penanganan pandemi COVID-19 terutama vaksinasi bagi 181 juta penduduk Indonesia, pemerintah tidak bisa sendiri.
“Dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk HIPMI dan Polri,” terangnya.
Ketua HIPMI menjabarkan bahwa saat ini pemerintah sedang memperkuat upaya 3M dan 3T sebagai kunci utama memutus mata rantai penularan COVID-19.
“Kami menyadari untuk melakukan dua program tersebut, dibutuhkan SDM yang terampil dengan jumlah yang besar,” tuturnya. (RED)
