Home / Aceh Barat Daya

Selasa, 16 November 2021 - 10:00 WIB

PT. CA Sebut Putusan di Website Tidak Bisa Jadi Pedoman, Begini Respon Wakil Ketua DPRK Abdya

REDAKSI

Hendra Fadli, Wakil Ketua DPRK Abdya

Hendra Fadli, Wakil Ketua DPRK Abdya

NOA l Abdya – Baru-baru ini pihak PT. Cemerlang Abadi (CA) melalui kuasa hukumnya, Hamdani menyebutkan meragukan putusan Mahkamah Agung yang diunggah di laman website resmi MA.

Putusan tersebut tentang ditolaknya gugatan PT. Cemerlang Abadi yang berlokasi di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya itu terkait usulan perpanjangan HGU-nya yang sebelumnya atau tahun 2017 sudah habis masa izin garap.

Kuasa hukum PT Cemerlang Abadi menilai putusan ini tidak relaas dan tidak bisa jadi pedoman hukum.

Baca Juga :  YARA: Jabatan Pengurus KONI Tidak Boleh Dipangku Oleh Pejabat Publik

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRK Abdya, Hendra Fadli menilai statemen kuasa hukum PT Cemerlang Abadi sama dengan menentang kebijakan Presiden Jokowi, dan terkesan asal bunyi.

“Seyogianya sebagai anak bangsa harus menghormati putusan hukum, bukan malah sebaliknya, dengan meragukan putusan hukum,” kata Hendra Fadli, Selasa (11/11/2021).

Baca Juga :  Ditangkap Terpisah, Sat Resnarkoba Polres Abdya Amankan Tiga Tersangka Sabu

Menurut Hendra, putusan MA yang dipublikasi di website MA sudah sah. “Bahkan, Kajari Abdya juga sudah mengatakan keabsahan itu, dan Kajari merupakan pihak yang berkompeten mengatakan hal itu,” terang Hendra.

Politisi Partai Aceh itu melanjutkan, pihak PT Cermerlang Abadi seperti tidak menghormati agenda nasional, yakni agenda Presiden RI Joko Widodo.

“Dengan tidak menghargai putusan hukum dan melawan kebijakan nasional, itu sangat berbahaya,” tegas Hendra.

Baca Juga :  Empat Kali di Tempat Yang Berbeda, AK Gagahi Anak Dibawah Umur

Lebih lanjut, mantan aktivis itu mengakui, pihaknya sudah bertemu Deputi II KSP Abetnego Tarigan, dimana dalam pertemuan itu mereka sangat serius dengan format agraria.

“Dari situ jelas bahwa agraria adalah program nasional. Dengan meragukan putusan hukum, PT CA bisa saja dianggap melawan hukum dan menentang kebijakan nasional hanya karena kepentingan bisnisnya semata,” tuntas Hendra Fadli. (RED).

Share :

Baca Juga

Aceh Barat Daya

KIP Abdya Buka Posko Pindah Pemilih untuk Pemilu 2024

Aceh Barat Daya

Dandim 0110 Abdya Pimpin Upacara Hari Pahlawan

Aceh Barat Daya

Gasak Tablet Untuk Chip, Begini Kronilogis Aksinya

Aceh Barat Daya

Forkopimkab Abdya Diminta Kembalikan Tradisi Meugang

Aceh Barat Daya

Terkait Dugaan Pungli, Keuchik Pantee Rakyat Berkilah Hutang

Aceh Barat Daya

Diskusikan Pariwisata, Kadin Abdya Ajak Kaula Muda Ngopi Bareng

Aceh Barat Daya

Resmi Ditunjuk Sebagai Ketua FJA, Rusman: Kita Siap Berkalaborasi

Aceh Barat Daya

Hati-hati Bahu Jalan Lingkar Kompleks Perkantoran Abdya Mulai Berlubang