Home / Kementrian / Nasional / News

Senin, 18 Maret 2024 - 19:47 WIB

Sinergi Kejagung RI bersama Menkeu terkait Dugaan Korupsi di LPEI  

REDAKSI

Foto : Jaksa Agung ST Burhanuddin (Kiri ) menerima berkas  dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani ( Kanan) di Gedung Utama Kejaksaan Agung terkait Dugaan Korupsi LPEI , Jakarta, Senin(18/3/2024). Farid Ismullah/NOA.co.id/FOTO/HO-Kapuspenkum Kejagung RI

Foto : Jaksa Agung ST Burhanuddin (Kiri ) menerima berkas dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani ( Kanan) di Gedung Utama Kejaksaan Agung terkait Dugaan Korupsi LPEI , Jakarta, Senin(18/3/2024). Farid Ismullah/NOA.co.id/FOTO/HO-Kapuspenkum Kejagung RI

Jakarta – Bertempat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani beserta jajaran, yang membahas terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi/fraud dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Jakarta, Senin(18/3/2024).

Jaksa Agung menyampaikan bahwa kredit ini terdiri dari beberapa tahapan (Batch), dengan Batch 1 yang terdiri dari 4 perusahaan terindikasi fraud dengan total sebesar Rp2,504 triliun, perusahaan tersebut antara lain:

Baca Juga :  Chico Aura Menang Mudah atas Wakil Kanada dinbsp;Orleans Masters 2022

1. PT RII sebesar Rp1,8 triliun.

2. PT SMS sebesar Rp216 miliar.

3. PT SPV sebesar Rp144 miliar.

4. PT PRS sebesar Rp305 miliar.

“Terhadap perusahaan tersebut, akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) untuk ditindaklanjuti pada proses penyidikan,” Kata Jaksa Agung dalam keterangan Persnya yang diterima NOA.co.id

Kemudian, Jaksa Agung menambahkan bahwa akan ada Batch 2 yang terdiri dari 6 perusahaan yang terindikasi fraud senilai Rp3 triliun dan 85 miliar masih dalam proses pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dan akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dalam rangka recovery asset.

Baca Juga :  BUMN Surveyor Indonesia Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Pasaman Barat

“Agar segera menindaklanjuti kesepakatan dengan JAM DATUN, BPKP, dan Inspektorat Kementerian Keuangan, agar nantinya tidak berlanjut kepada proses pidana,”Pungkas Kejagung RI

Untuk diketahui, laporan kredit LPEI ini terdeteksi pada tahun 2019 dan sampai saat ini para debitur perusahaan tersebut statusnya belum ditentukan. Perusahaan- perusahaan debitur tersebut bergerak pada bidang kelapa sawit, batu bara, perkapalan dan nikel.

Baca Juga :  Polres Aceh Tenggara Rilis Soal Penangkapan Pupuk Subsidi

“Negara tetap mendukung LPEI melaksanakan perannya meningkatkan ekspor Indonesia dengan menerapkan tata kelola yang baik, zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran hukum agar peran strategisnya berjalan optimal sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009” Tutup Menteri Keuangan, Sri Mulyani

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

News

Zulhas Resmikan Kantor Baru DPD PAN Banda Aceh

News

Gebyar Vaksin TNI-POLRI Untuk Capai Target Herd Immunity

Nasional

Jaksa Agung Lantik 39 Anggota Satgassus P3TPK

News

5 Jenis Tiket MotoGP Di Mandalika dan Fasilitasnya

News

Kocak! Shin Tae-yong Jitak Pemain Timnas U-19 yang Salah Passing Saat Latihan

News

Bupati Simeulue Bersama G2MPS Serahkan Bantuan Kepada Korban Kebakaran

News

Kepala BIN Yakin Segera Terbentuk Equilibrium Harga dan Pasokan Minyak

News

Pertamina Gelar Aksi Bersih Pantai dan Tanam Pohon di Aceh Utara