Ketua Komite Kadin Indonesia bidang Franchise, Lisensi & Networking Marketing Levita G Supit mengungkapkan dampak kenaikan tersebut ke bisnis waralaba, antara lain mulai kenaikan cost baik dari harga barang hingga pajak.
“Pro dan kontra akibat kenaikan PPN berdampak pada cost, semua bisnis kena dampak. Ya mau nggak mau, kita terima sebagai pelaku usaha khususnya di waralaba. Kita pada prinsipnya mendorong regulasi baru pemerintah,” kata Ketua Komite Kadin Indonesia bidang Franchise, Lisensi & Networking Marketing Levita G Supit, di Jakarta, Rabu (25/5/2022).
Baca Juga: Banyak yang Belum Tahu, Ini Perbedaan PPN dan PPnBm
Berdasarkan asumsi APBN 2022, pemerintah menargetkan defisit di kisaran 4,85 persen. Asumsi tersebut lebih tinggi dari realisasi sementara defisit APBN 2021 di angka 4,65 persen, sehingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini realisasi defisit APBN 2022 dapat lebih rendah dari asumsi awal.
“Kenaikan tersebut ada tujuan untuk dikembalikan kepada masyarakat untuk apa? Untuk pemerintah berikan kepada masyarakat sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Dengan demikian, dapat mendukung masyarakat yang kurang mampu sehingga pelaku usaha harus menerima kebijakan tersebut. Meski begitu, sampai sejauh ini dengan adanya kenaikan PPN dari bulan kemarin bisa berjalan dan itu konsekuensi dalam berwirausaha.
Baca Juga: PPN Naik Jadi 11% Sudah Matang, Dirjen Pajak Tak Prediksi Ada Perang Ukraina
“Sekarang saat yang tepat kembali memulai dan mengeliatkan bisnis waralaba indonesia. Ada alasan bagainana peuang bisnis khususnya franchaise di tahun 2022 disini terdapat peningkatan dan penggeliatan dan dapat mendorong iklim investasi,” tandasnya.
