Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Gedung Utama DPRA, Senin (6/4/2026) pukul 14.00 WIB.
Penyampaian LKPJ tersebut menjadi momentum penting dalam mengevaluasi capaian pembangunan daerah sekaligus menyoroti langkah penanganan dampak bencana besar yang melanda Aceh pada akhir tahun 2025.
Dalam pidatonya, Gubernur menyampaikan duka mendalam atas bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 26 November 2025 dan melanda 18 kabupaten/kota di Aceh. Bencana tersebut menyebabkan 594 korban jiwa serta kerugian infrastruktur dan materiil yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp138 triliun.
Dampak bencana juga mempengaruhi kondisi infrastruktur, di mana tingkat kemantapan jalan provinsi menurun signifikan dari 80,54 persen menjadi 65,56 persen akibat kerusakan yang cukup parah.
Meski dihadapkan pada tantangan besar, Pemerintah Aceh tetap mencatat sejumlah capaian positif sepanjang tahun 2025. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp10,69 triliun atau 100,07 persen dari target yang ditetapkan.
Di sektor sosial, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 14,23 persen pada Maret 2024 menjadi 12,23 persen pada Maret 2025, meskipun kondisi ini diperkirakan akan kembali terdampak akibat bencana banjir yang terjadi di akhir tahun.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 pada 2025. Realisasi investasi turut menunjukkan tren positif dengan capaian lebih dari Rp9 triliun guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam bidang sosial dan pendidikan, Pemerintah Aceh telah membangun 1.457 unit rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Selain itu, sebanyak 87.184 siswa yatim dan piatu menerima beasiswa dengan total anggaran mencapai Rp118 miliar.
Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) juga tetap berjalan dengan menjangkau 1,74 juta jiwa penduduk sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Atas berbagai capaian tersebut, Pemerintah Aceh juga meraih sejumlah penghargaan di tingkat nasional, di antaranya Gold Award UB Halal Metric 2025 serta pengakuan sebagai provinsi Open Defecation Free (ODF) pertama di Sumatera.
Di akhir penyampaiannya, Gubernur mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRA serta elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, mari kita wujudkan Aceh yang Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan,” ujar Muzakir Manaf.
Editor: Amiruddin. MK
