Banda Aceh — Pemerintah Pusat secara resmi meminta Gubernur Aceh segera mengajukan permohonan itsbat wakaf atas lahan Lapangan Blang Padang ke Mahkamah Syar’iyah Aceh. Langkah hukum ini ditempuh guna menuntaskan polemik status kepemilikan sekaligus mengembalikan fungsi historis kawasan tersebut sebagai tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman.
Permintaan tersebut tertuang dalam surat Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bernomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026, yang ditujukan langsung kepada Gubernur Aceh.
Dalam surat itu, Yusril menegaskan komitmen Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan persoalan kepemilikan lahan Lapangan Blang Padang secara arif dan berkeadilan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, Presiden telah menyetujui pengembalian status tanah Blang Padang kepada fungsi sejarah aslinya sebagai tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman.
Yusril menekankan bahwa permohonan itsbat wakaf diperlukan agar status hukum tanah wakaf tersebut memiliki kekuatan legal formal yang mengikat serta menutup celah sengketa di masa mendatang.
“Untuk itu, kami minta kepada Gubernur Aceh untuk segera mengajukan permohonan Itsbat Wakaf kepada Mahkamah Syar’iyah Aceh,” tulis Yusril dalam surat tersebut.
Sebagai bagian dari skema penyelesaian menyeluruh dan berkeadilan antarlembaga, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan akan memfasilitasi pengadaan lahan baru yang representatif bagi Kementerian Pertahanan RI untuk digunakan oleh Kodam Iskandar Muda sebagai kompensasi atas peralihan fungsi lahan Blang Padang.
Guna memastikan kelancaran proses administrasi dan hukum di daerah, Yusril turut menugaskan Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia untuk berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Aceh. Salinan surat tersebut juga ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Dengan diarahkan melalui jalur itsbat wakaf di Mahkamah Syar’iyah Aceh dan didukung penyediaan lahan pengganti bagi kepentingan pertahanan negara, penyelesaian status Blang Padang diharapkan berjalan tertib prosedur, menghadirkan kepastian hukum, serta menjaga stabilitas kelembagaan di Aceh. (Rizal.43)
Editor: Amiruddin. MK



















