Meulaboh – Bupati Aceh Barat, Tarmizi secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat Kecamatan Meureubo di Aula Kantor Camat Meureubo pada Selasa (18/3/2025).
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Tarmizi menyoroti kondisi geopolitik dan ekonomi yang saat ini dinilai lebih tidak stabil dibanding lima tahun sebelumnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah mengantisipasi hal ini dengan mendorong investasi dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada pihak asing.
“Kondisi ini menjadi langkah kita mendukung Presiden. Anggaran yang tersedia harus selaras dengan visi-misi bupati dan presiden, terutama dalam mendorong kemandirian ekonomi serta meningkatkan daya saing melalui mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat,” ujar Tarmizi.
Pentingnya Pola Hidup Sehat dan Pencegahan Penyakit
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tarmizi menekankan pentingnya pendekatan preventif dalam bidang kesehatan. Menurutnya, tingginya jumlah pasien di rumah sakit menjadi alarm penting bahwa kesadaran akan pola hidup sehat harus ditingkatkan.
“Puskesmas harus aktif berkolaborasi dengan aparatur desa untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin dan menjaga kebersihan lingkungan,” tegasnya.
Selain itu, Tarmizi menyampaikan bahwa Pemkab Aceh Barat akan menandatangani MoU dengan pemerintah desa terkait pemanfaatan Dana Desa agar lebih efektif dan tepat sasaran dalam mendukung pembangunan daerah.
Perangi Judi Online dan Jaga Nilai Keislaman
Bupati Tarmizi juga menyoroti meningkatnya angka perceraian yang dipicu oleh praktik judi online. Sebagai langkah konkret, Pemkab Aceh Barat akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memberantas judi online, narkoba, aliran sesat, dan praktik rentenir.
Selain itu, menindaklanjuti instruksi Gubernur Aceh, Tarmizi menegaskan bahwa seluruh warung, kafe, dan toko di wilayah tersebut diwajibkan menghentikan transaksi sementara saat waktu salat berjamaah tiba.
“Kita harus bersama-sama menjaga nilai keislaman dan membangun daerah secara kompak, melalui kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan pengusaha,” tambahnya.
Sementara itu, Camat Meureubo, Maimun menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar musyawarah tingkat gampong untuk menggali potensi lokal yang dapat dikembangkan.
“Setiap kegiatan yang dirancang harus mengacu pada skala prioritas dan menghindari ego sektoral,” kata Maimun.
Ia menambahkan, Musrenbang ini menjadi langkah konkret dalam menyusun program pembangunan yang berkelanjutan dan selaras dengan kebijakan nasional serta kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap usulan masyarakat dapat diakomodasi dalam kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” pungkasnya.
Editor: Redaksi
