Sigli – Tindak lanjut kunjungan Presiden RI, Ir. H, Joko Widodo ke Pidie, beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Pidie mendukung Kick-Off Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri RI.
Hal tersebut disampaikan oleh Kadis Kominsa Pidie, Muhammad Fadhli, S.Kom., M.Kom., kepada awak media ini, Minggu (16/07/2023).
“Kebijakan Pemerintah Pusat harus terus kita dukung, konsen kita meneruskan kebijakan Pemerintah Pusat dan mengaplikasikannya sampai tingkat gampong, serta memadukan dengan kebijakan daerah agar pembangunan di gampong-gampong selaras, sesuai harapan bersama,” demikian bapak H. Wahyudi Adisiswanto mengatakan, usai selesai mengikuti Rakornas Kick-Off P3PD, di Grand Sahid Hotel Jaya, Jakarta, pada Selasa kemarin, sebut Kadis Kominsa.
Beliau menambahkan, kata Muhammad Fadhli, dukungan APBD gampong dapat mendorong pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk lebih tumbuh berkembang dalam peningkatan PAD gampong.
“Jangan sampai Dana Gampong tidak memiliki arah program yang jelas dan tidak bermanfaat, sehingga gampong tidak mandiri dan bergantung pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, Kadis Kominsa menirukan ucapan Pj Bupati.
Disampaikan juga, Pj Bupati menegaskan, gampong memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan dan perlu dukungan bersama dalam percepatan pembangunan gampong.
Pemkab juga mendorong kemandirian gampong dengan pembinaan dan pemberdayaan, seperti penetapan gampong wisata yang mempunyai kemampuan untuk mengahdirkan sumber pendapatan asli gampong, jelasnya.
Pada kegiatan itu, sambung Kadis Kominsa, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, bahwa Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo pada periode pertamanya telah berkomitmen untuk memperkuat desa dengan menerbitkan Undang-Undang Tentang Desa dan sejumlah regulasi turunan.
Bapak Presiden, kata Mendagri, juga membentuk menteri yang khusus menangani desa, yang mana pada kabinet-kabinet sebelumnya belum ada. Poin pentingnya adalah dialokasikannya dana desa hampir 70 T pertahunnya, sehingga per Desa mendapatkan anggaran Rp. 800 juta sampai Rp. 3 Miliar.
Mendagri menambahkan, penguatan Pemerintahan Desa perlu dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya urbanisasi yang masif. Selain itu, langkah tersebut juga diperlukan untuk mendorong lahirnya sentra perekonomian baru di desa.
“Kami berharap kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi, Kab/Kota maupun desa agar dapat mendukung program ini,” ujar Mendagri pada kegiatan itu, ungkap Kadis Kominsa.
Turut mendampingi Pj Bupati dalam rakornas ini, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie, Buchari, AP., MSi., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Gampong (DPMG) Pidie, Mutiin, S.IP., M.Si., Kabag Prokopim, Teuku Iqbal, S.STP., M.Si., dan Kabag Umum, Drs. Akmal, demikian Kadis Kominsa Pidie. (AA)
