Jakarta – Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah yang diikuti dengan pendanaannya, Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat Drs. Mahdi Efendi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat jenderal Pajak (DJP) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJOK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang optimalisasi pungutan pajak pusat dan daerah yang dilaksanakan di kantor pusat direktorat jenderal pajak Jakarta, Selasa, (22-08-2023).
Mahdi menjelaskan, pemerintah Aceh Barat terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak daerah, seiring dengan perkembangan teknologi, modernisasi pengelolaan perpajakan daerah, mendorong implementasi organisasi perpajakan daerah berbasis fungsi dan penerapan TIK serta pemanfaatan data terintegrasi oleh semua bagian dan fungsi dalam organisasi perpajakan daerah.
Menurutnya, hal ini bisa dilakukan melalui Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pajak daerah dan membangun kerjasama dengan para pihak terkait untuk meningkatkan potensi dan optimalisasi pemungutan pajak daerah, termasuk salah satunya melalui sinergi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah, terang Mahdi.
Lebih lanjut ia mengatakan Desentralisasi fiskal tersebut mengandung dua makna, yaitu keleluasaan dalam mengelola belanja daerah (expenditure assignment) dan pemberian sumber pendapatan daerah (revenue assignment). Pada sisi pendapatan daerah, peran perpajakan daerah perlu diperkuat agar dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, kata Mahdi menambahkan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat Zulyadi, SE,Ak yang turut didampingi Kasubbid Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan, Ferizal, S.STP, M.Tr.I.P saat mendampingi PJ Bupati mengatakan, Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan masing-masing pihak.
Zulyadi juga menambahkan, penanda tanganan PKS ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan serta data perizinan.
Disamping itu kata Zulyadi juga untuk mengoptimalkan penyampaian data IKD dan mengoptimalkan pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Bersama, mengoptimalkan pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Perpajakan, meningkatkan pendampingan dan dukungan kapasitas kepada para pihak di bidang Perpajakan, dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia para pihak di bidang Perpajakan, tuturnya.
“Kita mengharapkan dengan adanya PKS ini, bisa membawa dampak yang positif bagi peningkatan PAD Kabupaten Aceh Barat, khususnya dari sektor perpajakan.” tutup Zulyadi. **
