ACEH BARAT – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat Drs. Mahdi Efendi didampingi Kadis Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Syarifah Junaidah, S. KM, M.Kes menerima kunjungan pimpinan BPJS kesehatan Aceh Barat Meri Lestari, S.Farm.Aptk, M.Kes.AAK bersama Kabid Kepesertaan di ruang kerjanya, Jumat (18/11-2022).
Dalam kesempatan audiensi itu Kepala BPJS Kesehatan menyampaikan laporan situasi dan perkembangan dalam pelaksanaan progam jaminan kesehatan di kabupaten Aceh Barat dari pelayanan Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sampai dgn rujukan serta jumlah kepesertaan dari BPJS kesehatan di kabupaten Aceh Barat.
FKTP atau sering disebut faskes ini menjadi garda terdepan sejak program Jaminan Kesehatan Nasional ditetapkan tahun 2014. Namun kualitas layanan di FKTP masih rendah karena belum adanya standar kinerja yang mendorong kualitas pelayanan ungkap Meri.
Dalam audiensinya itu Meri juga menyampaikan latar belakang program BPJS dalam melindungi segenap masyarakat Indonesia adalah adanya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional agar secara nasional diselenggarakan program jaminan kesehatan sosial untuk melindungi masyarakat khususnya masyarakat yang sakit biaya besar dan yang mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan oleh karena ketidakmampuan pembiayaan.
Bupati Aceh Barat Mahdi Efendi menyambut baik kunjungan kepala BPJS kesehatan beserta rombongan, Ia menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas kehadiran BPJS Kesehatan Aceh Barat, dimana kunjungan ini merupakan salah satu bentuk koordinasi dan sinergitas yang akan terus berjalan dalam peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat di Aceh Barat
Pada pertemuan itu ia berpesan agar pelayanan kesehatan untuk semua golongan dapat ditingkatkan lagi, mulai dari pelayanan dasar di Puskesmas hingga rujukan ke rumah sakit,. “Karena selama ini yang menjadi persoalan di masyarakat adalah pelayanan dasar, yang di bawah standar,” ucap Mahdi.
Ia menaruh harapan besar kepada tenaga kesehatan dan para medis agar memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Guna meminimalisir personal yang ada, Mahdi menginstruksikan kepada dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BKPSDM dan RSUD untuk saling berkoordinasi dan bersinergi dengan BPJS Kesehatan dalam melakukan rekonsiliasi data. Sehingga ke depannya data peserta terdaftar terkini (updated) diharapkan akan selalu sesuai dengan perubahan yang terjadi di masing-masing badan usaha atau perusahaan. Tidak hanya itu, pembayarannya juga sesuai dengan jumlah tagihan yang dikirimkan ke setiap badan usaha atau perusahaan, tutup Mahdi
