Aceh Barat Daya — Wahyu Candra, salah seorang pemuda warga Aceh Barat Daya menegaskan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik terkait sikap kerja pejabat yang dinilai tidak profesional.
Ia menyebut, masyarakat berhak mengetahui jika masih ada pejabat yang cenderung mencari muka seperti yang disampaikan Wakil Bupati Aceh Barat Daya saat Paripurna DPRK setempat.
Menurut Wahyu, penyampaian informasi seperti itu tidak hanya berfungsi sebagai transparansi, tetapi juga menjadi kritik langsung terhadap kinerja pemerintahan saat ini.
Ia menilai pemerintah harus bersikap tegas dan tidak memberi ruang bagi pejabat yang tidak menunjukkan integritas.
“Hal ini perlu kita sampaikan sebagai informasi kepada publik bahwa masih ada pejabat yang cenderung mencari muka. Ini juga menjadi autokritik bagi pemerintah saat ini,” ujar Wahyu Candra.
Ia menolak sikap toleransi terhadap pejabat yang bekerja tidak maksimal. Ia mendorong pemerintah segera mengevaluasi dan mengganti pejabat yang terbukti tidak menjalankan tugas dengan baik.
“Jangan beri waktu terlalu lama. Jika tidak bekerja dengan baik, langsung ganti,” tegasnya.
Wahyu juga menyoroti peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Ia menilai DPRK harus mengambil posisi lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Menurutnya, Pemerintah dan DPRK tidak cukup hanya menyampaikan pernyataan, tetapi harus memastikan adanya tindak lanjut nyata.
Ia mengapresiasi pernyataan terbuka yang mengungkap sikap kerja pejabat kepada publik oleh Wakil Bupati , Zaman Akli tersebut.
Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut bisa kehilangan makna jika tidak diikuti tindakan konkret.
“Saya mengapresiasi karena ini memberi informasi kepada publik. Tapi jika hanya berhenti di pernyataan, ini bisa menjadi bagian dari pencitraan,” katanya.
Wahyu menilai DPRK perlu meningkatkan intensitas pengawasan secara langsung.
Ia menyarankan pembagian wilayah pengawasan berdasarkan daerah pemilihan (dapil) agar setiap anggota dewan memiliki tanggung jawab yang jelas.
Selain itu, ia juga mendorong penerapan jadwal turun lapangan secara rutin di hari kerja.
“DPRK bisa membuat jadwal piket turun lapangan setiap hari kerja, kecuali saat rapat paripurna. Dengan begitu, pengawasan berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kegiatan reses tetap penting untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Namun, ia menilai pengawasan terhadap jalannya pemerintahan harus menjadi prioritas utama agar program tidak berjalan sembarangan.
“Reses penting, tapi pengawasan jalannya pemerintahan jauh lebih penting agar semua lini bekerja dengan baik,” jelasnya.
Di sisi lain, Wahyu tetap menunjukkan optimisme terhadap kepemimpinan daerah.
Ia menilai Bupati Abdya memiliki kapasitas yang kuat, baik dari segi keilmuan maupun jaringan di tingkat provinsi dan pusat.
“Saya melihat bupati kita memiliki kemampuan lebih, baik dari disiplin ilmu maupun relasi kekuasaan di provinsi dan pusat,” ungkapnya.
Ia berharap pada tahun kedua masa kepemimpinan ini, pemerintah daerah dapat bergerak lebih cepat dan menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat Abdya.
“Kita masih menaruh harapan besar. Semoga di tahun kedua ini pemerintah bisa bergerak cepat membangun Abdya,” pungkasnya.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
