Kota Jantho – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus memperkuat pengawasan terhadap pelaku usaha guna memastikan kepatuhan terhadap aturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu langkah tersebut dilakukan melalui pembinaan dan inspeksi di PT Wahana Wirawan, Kecamatan Darul Imarah, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan tersebut merupakan implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi tersebut menjadi dasar pemerintah dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha agar memenuhi seluruh ketentuan lingkungan.
PT Wahana Wirawan yang berada di bawah naungan Indomobil Group bergerak di bidang penjualan dan pelayanan servis kendaraan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan perusahaan telah memenuhi kewajiban administrasi lingkungan, pengelolaan limbah B3, serta memiliki sarana dan prasarana pengendalian pencemaran yang sesuai dengan ketentuan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar melalui Kepala Bidang Tata Lingkungan, T. Dhiaul Murdhi, ST mengatakan, pengawasan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Lingkungan Hidup agar pemerintah daerah aktif melakukan pembinaan terhadap seluruh pelaku usaha.
“Pengawasan ini kami lakukan sebagai bentuk pembinaan sekaligus evaluasi terhadap kepatuhan lingkungan pelaku usaha. Harapannya, seluruh aspek pengelolaan lingkungan dapat berjalan sesuai peraturan sehingga tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar,” ujar T. Dhiaul.
Ia menjelaskan, tim melakukan pemeriksaan terhadap dokumen persetujuan lingkungan, pengelolaan limbah B3, hingga sarana pengendalian pencemaran. Hasil inspeksi akan menjadi bahan evaluasi dengan mengedepankan pembinaan sebelum penerapan sanksi administratif apabila masih ditemukan pelanggaran.
“Prinsip kami adalah mengedepankan pembinaan agar setiap pelaku usaha memenuhi seluruh kewajiban lingkungannya. Namun apabila pelanggaran tidak ditindaklanjuti, sanksi administratif akan diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRK Aceh Besar, Khairuddin, SE menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha. Menurutnya, pengawasan yang baik tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
“Pemerintah harus hadir memberikan pembinaan dan pelayanan yang baik kepada pelaku usaha. Dengan begitu, pelaku usaha dapat berkembang sekaligus tetap patuh terhadap ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pelaku usaha, termasuk sektor jasa servis kendaraan, terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperhatikan aspek kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
Kegiatan pengawasan tersebut turut dihadiri Ketua Komisi I DPRK Aceh Besar Dahlan, Ketua Komisi IV DPRK Aceh Besar Khairuddin, beserta anggota DPRK Aceh Besar dan Tim Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar.
Editor: Amiruddin. MK
