Nagan Raya — Reses Ketua Komisi II DPRK Nagan Raya, Zulkarnaen, S.H., di Green Cafe, Nagan Raya, menjadi ruang dialog publik yang tidak hanya berorientasi pada penyerapan aspirasi, tetapi juga mendorong pemahaman masyarakat terhadap proses kebijakan, penganggaran, pengawasan pembangunan serta tantangan daerah di tengah dinamika geopolitik global.
Dialog tersebut berlangsung dalam suasana diskusi publik bertema “Sinergi Pemerintah, Masyarakat Sipil, dan Mitra Global dalam Mewujudkan Nagan Raya yang Maju dan Berdaya Saing di Tengah Dinamika Geopolitik Global.”
Dalam forum tersebut, materi yang disampaikan para narasumber memperluas perspektif peserta dari tingkat kebijakan daerah hingga konteks hubungan internasional. Perspektif akademik disampaikan Dr. Faisal Nurdin Idris, M.Sc., dosen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kapasitas akademiknya di bidang politik dan hubungan internasional memberikan kerangka pemahaman mengenai bagaimana perubahan lingkungan strategis dan dinamika geopolitik global dapat memengaruhi kepentingan serta arah pembangunan daerah.
Sementara itu, Siddiqi Abdul Rahman, S.E., M.Sc., Kepala Bappeda Nagan Raya, membawa perspektif perencanaan pembangunan daerah. Posisi dan kapasitasnya dalam perencanaan pembangunan memberikan konteks mengenai pentingnya menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan, kemampuan fiskal, perencanaan program serta target pembangunan daerah.
Dari sisi legislatif, Zulkarnaen menekankan bahwa aspirasi masyarakat harus memiliki jalur yang jelas agar tidak berhenti pada penyampaian semata. Aspirasi perlu melalui tahapan verifikasi, penentuan prioritas, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi, dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah, kemampuan anggaran dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, fungsi representasi dan pengawasan DPRK perlu terus diperkuat melalui komunikasi terbuka dengan masyarakat serta koordinasi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Forum tersebut juga menempatkan masyarakat sipil dan pers sebagai bagian dari ekosistem pengawasan demokratis. Pengawasan terhadap kebijakan publik, kata Zulkarnaen, perlu dilakukan secara faktual, berimbang dan konstruktif dengan tetap memberikan ruang klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
Kritik terhadap kebijakan publik tidak semestinya dipandang sebagai bentuk pertentangan. Jika disampaikan berdasarkan data dan kepentingan masyarakat, kritik justru dapat menjadi instrumen evaluasi untuk memperbaiki kualitas kebijakan dan pelayanan publik.
Pembahasan juga diarahkan pada sejumlah isu strategis yang relevan dengan pembangunan Nagan Raya, antara lain peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor pertanian, pembangunan infrastruktur produktif, peningkatan pelayanan publik, pengelolaan lingkungan serta penguatan ekonomi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut menghasilkan manfaat dan perubahan nyata bagi masyarakat.
Zulkarnaen menilai ruang dialog seperti ini penting untuk mempertemukan perspektif legislatif, eksekutif, akademisi, masyarakat sipil dan pers. Dengan demikian, reses dapat berkembang menjadi bagian dari pendidikan demokrasi sekaligus ruang untuk membangun budaya kebijakan yang lebih terbuka, berbasis data dan berorientasi pada hasil.
“Aspirasi perlu didengar, diverifikasi, diperjuangkan dan diawasi agar dapat menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Zulkarnaen.
Diskusi tersebut turut dimoderatori Ardiansyah, S.Pd.I., M.Si., yang berperan mengarahkan jalannya dialog agar pertukaran gagasan antara narasumber dan peserta tetap fokus pada tema sinergi pembangunan daerah serta penguatan daya saing Nagan Raya.
Melalui forum tersebut, refleksi kemerdekaan tidak hanya ditempatkan sebagai kegiatan seremonial, tetapi diarahkan menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bersama bahwa pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat dan pengawasan yang bertanggung jawab.
Reporter: Aprizal.43
Editor: Amiruddin. MK
