Aceh Barat Daya – Wacana melibatkan kantin sekolah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian dari kalangan sekolah dan masyarakat di Aceh Barat Daya (Abdya).
Mereka menilai pemerintah perlu mengkaji wacana tersebut secara matang agar pelaksanaan program tidak menggeser fungsi utama sekolah sebagai lembaga pendidikan.
Sejumlah kepala sekolah dan tokoh masyarakat mengingatkan, sekolah jangan sampai berubah menjadi tempat produksi dan pengelolaan makanan.
Sebab, kondisi tersebut berpotensi menambah beban guru maupun tenaga kependidikan.
Terlebih lagi, guru memiliki tanggung jawab utama dalam mendidik, mengajar, membimbing serta memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik.
Karena itu, keterlibatan sekolah dalam pengelolaan MBG perlu memiliki batas yang jelas.
Wacana pelibatan kantin sekolah dalam MBG memang tengah pengkajian pemerintah sebagai salah satu alternatif pelaksanaan program.
Namun demikian, skema tersebut tetap membutuhkan kajian mendalam, terutama terkait kesiapan fasilitas, higiene, sanitasi, keamanan pangan dan tata kelola.
Kepala sekolah di Abdya, Nurlali, mengatakan fungsi utama sekolah harus tetap menjadi prioritas.
Menurutnya, sekolah tidak boleh kehilangan fokus hanya karena harus menangani berbagai persoalan teknis dalam pelaksanaan MBG.
Apalagi jika pihak sekolah harus mengurus pengadaan bahan makanan, proses pengolahan, distribusi hingga pengawasan kebersihan makanan.
“Sekolah itu fungsi utamanya pendidikan. Jangan sampai guru nantinya lebih banyak mengurus makanan, distribusi, kebersihan dapur dan persoalan teknis lainnya, sementara proses belajar mengajar terganggu,” ujarnya.
Di sisi lain, Nurlali menilai pemerintah harus memastikan terlebih dahulu seluruh persyaratan teknis.
Terutama standar keamanan pangan sebelum menjadikan kantin sekolah sebagai bagian dari sistem penyediaan MBG.
“Kalau kantin sekolah tentu harus ada standar yang jelas. Kita khawatir pemenuhan persyaratan dan keamanan pangan ini akan memakan waktu dan biaya yang lebih besar lagi. Karena itu, biaya yang dikeluarkan harus benar-benar menyentuh pendidikan,” katanya.
Menurutnya, kondisi setiap kantin sekolah juga tidak sama.
Sebagian sekolah mungkin memiliki fasilitas yang cukup, sementara sekolah lainnya masih menghadapi keterbatasan ruang pengolahan.
Serta sanitasi, tempat penyimpanan bahan makanan, peralatan memasak hingga pengelolaan limbah.
Oleh karena itu, pemerintah tidak bisa menerapkan pola yang sama kepada seluruh sekolah tanpa terlebih dahulu melihat kondisi masing-masing.
“Kalau standar dapur MBG kepada kantin sekolah, tentu membutuhkan investasi dan penataan yang tidak sedikit. Jangan sampai sekolah kembali dibebani biaya pembangunan fasilitas, sementara tugas utama sekolah adalah memberikan pendidikan,” katanya.
Senada dengan Nurlali, salah seorang wali siswa di Abdya, Darmawan, juga mengkhawatirkan keterlibatan sekolah secara langsung dalam pengelolaan MBG.
Menurutnya, program MBG memang penting bagi pemenuhan gizi peserta didik.
Akan tetapi, pelaksanaannya harus memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas agar tidak menimbulkan kerancuan antara fungsi pendidikan dan fungsi pengelolaan makanan.
“Programnya bagus, tapi kalau sekolah harus menyediakan tempat, tenaga, peralatan, mengolah makanan sekaligus mengawasi kebersihannya, pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi masalah?” ujarnya.
Lebih lanjut, Darmawan menilai keamanan makanan untuk anak sekolah tidak boleh bergantung pada kebiasaan atau kepercayaan terhadap pengelola kantin.
Pemerintah harus memastikan seluruh proses memenuhi standar keamanan pangan.
“Kalau makanan produksi di sekolah, harus jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan bahan, proses memasak, penyimpanan dan waktu konsumsi. Jangan sampai ketika terjadi masalah, sekolah yang pertama kali disorot,” katanya.
Apalagi, makanan MBG langsung menyasar anak-anak sekolah.
Karena itu, setiap tahapan mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, penyimpanan hingga distribusi membutuhkan pengawasan yang serius.
Kekhawatiran mengenai keamanan pangan juga perlu mendapat perhatian.
Pasalnya, Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperketat aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.
BGN menetapkan sejumlah standar terkait higiene, sanitasi dan mutu pangan agar makanan yang sampai kepada peserta didik tetap aman untuk dikonsumsi.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan pihak yang mengelola makanan memiliki kemampuan dan fasilitas yang memadai.
Dengan demikian, pelibatan kantin sekolah tidak hanya melihat ketersediaan tempar.
Tetapi juga mempertimbangkan kemampuan pengelola memenuhi standar keamanan pangan.
Bahkan, persoalan keamanan pangan menjadi salah satu aspek yang terus mendapat perhatian dalam pelaksanaan MBG.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan makanan untuk peserta didik membutuhkan standar dan pengawasan yang ketat.
Sementara itu, tokoh masyarakat Abdya, Amran, meminta pemerintah tidak menjadikan kantin sekolah sebagai solusi instan atas berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG.
Menurutnya, pemerintah perlu mencari solusi pada sumber persoalan tanpa mengalihkan beban pengelolaan kepada sekolah.
“Kalau ingin melibatkan kantin, silakan dikaji. Tetapi jangan sampai guru menjadi pengelola dapur, petugas distribusi sekaligus pengawas makanan. Guru harus tetap fokus mendidik anak,” katanya.
Untuk itu, Amran meminta pemerintah melakukan pemetaan terlebih dahulu terhadap kondisi setiap sekolah sebelum mengambil keputusan.
Menurutnya, kondisi sekolah di wilayah perkotaan tentu belum tentu sama dengan sekolah di desa.
Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan fasilitas, sumber daya manusia serta kondisi kantin pada masing-masing sekolah.
“Jangan dibuat satu kebijakan untuk semua sekolah. Kalau memang ada sekolah yang kantinnya memenuhi standar, itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Tetapi kalau belum memenuhi standar, jangan memaksakan,” ujarnya.
Pada akhirnya, Amran menilai keberhasilan MBG tidak cukup hanya melihat apakah makanan sampai kepada siswa.
Pemerintah juga perlu memastikan kualitas makanan, keamanan pangan, transparansi pengelolaan serta kejelasan pihak yang bertanggung jawab.
“Anak-anak jangan jadi objek percobaan kebijakan. Program MBG harus memberikan manfaat gizi, tetapi sekolah juga jangan kehilangan fungsi utamanya sebagai tempat pendidikan,” pungkasnya.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
