Sigli – Pemerintah Kabupaten Pidie bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Mal Pelayanan Publik (MPP) Peduli di halaman Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pidie, Selasa, (13/10/2026).
Kegiatan ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat, terutama warga terdampak banjir, mengakses berbagai layanan administrasi dan kebutuhan dasar.
Wakil Bupati Pidie Alzaizi membuka kegiatan tersebut. Sejumlah instansi pemerintah pusat dan daerah terlibat dengan menghadirkan layanan administrasi kependudukan, paspor, surat izin mengemudi (SIM), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), nomor pokok wajib pajak (NPWP), surat tanda nomor kendaraan (STNK), serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Layanan lain yang tersedia meliputi konsultasi hukum, pendaftaran merek usaha, pemeriksaan kesehatan gratis, literasi, perizinan usaha dan nonusaha, hingga pelayanan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Dalam sambutannya, Alzaizi mengatakan kehadiran Kementerian PANRB menjadi bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas akses pelayanan publik. Menurut dia, masyarakat yang tengah memulihkan diri dari dampak bencana membutuhkan pelayanan yang mudah dijangkau dan tanggap terhadap kebutuhan mereka.
“Pelayanan publik harus hadir sebagai solusi yang responsif, adaptif, dan penuh empati, terutama bagi masyarakat yang sedang bangkit dari dampak bencana,” ujarnya.
Alzaizi juga menekankan bahwa keterbatasan anggaran dan sarana prasarana tidak semestinya menghambat pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, kolaborasi lintas instansi diperlukan agar warga dapat mengurus dokumen dan mengakses layanan tanpa menghadapi prosedur yang berbelit-belit.
Ia berharap kegiatan MPP Peduli dapat memperkuat koordinasi antarinstansi sekaligus mendorong pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan berkualitas. Kepada petugas, ia berpesan agar melayani masyarakat secara ramah, profesional, dan sepenuh hati.
Meski MPP Peduli hanya berlangsung sehari, pelayanan terpadu di Kabupaten Pidie akan tetap berjalan melalui Mal Pelayanan Publik dengan melibatkan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal. Pemerintah daerah berharap keberlanjutan layanan tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan administrasi dan perizinan.
Kegiatan ini turut dihadiri Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, Imron Dodi Kusuma; perwakilan Kementerian Hukum Aceh, Farhan Miftahurrahim; serta perwakilan Kementerian Keuangan, Rofiya Wahyu S.
Hadir pula Wakil Kepala Kepolisian Resor Pidie Komisaris Polisi Firdaus Julfinda, Kasdim 0102/Pidie Mayor Cpl Hendri Anto, Pelaksana Tugas Kepala DPMPTSP Pidie Sri Rahayu, sejumlah kepala satuan kerja perangkat kabupaten, pelaku usaha, dan warga yang mengurus dokumen administrasi.
Kehadiran berbagai instansi dalam kegiatan tersebut menjadi upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat. Namun, efektivitas pelayanan terpadu tidak hanya ditentukan oleh banyaknya jenis layanan yang tersedia dalam kegiatan sehari, melainkan juga oleh kemudahan akses, kepastian prosedur, dan kesinambungan pelayanan setelah kegiatan berakhir.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Amir Sagita
