Aceh Besar – Berbekal pengalaman dua periode di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), H. Ghufran Zainal Abidin kini melanjutkan kiprahnya sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. Dari Senayan, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu membawa sejumlah persoalan masyarakat Aceh, mulai dari kebutuhan transportasi, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan, pembangunan infrastruktur hingga penanganan daerah terdampak bencana.
Atas kiprahnya tersebut, Ghufran menerima SMSI Aceh Besar Awards 2026 kategori Anugerah Kepedulian dan Pemberdayaan Masyarakat.
Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perhatian dan kontribusinya dalam mendorong pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan diserahkan Ketua SMSI Provinsi Aceh, Aldin NL, didampingi Sekretaris SMSI Aceh Besar, Sadhali, dalam acara penganugerahan di Ballroom The Pade Hotel, Sabtu (14/11/2026).
Ghufran merupakan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh I. Sebelum terpilih ke parlemen nasional pada Pemilu 2024, ia lebih dahulu menjalani dua periode sebagai anggota DPRA, yakni 2009–2014 dan 2014–2019.
Pengalamannya di parlemen daerah menjadi bagian dari perjalanan politik dalam mengawal berbagai kepentingan masyarakat Aceh. Ia juga pernah menjabat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Aceh selama tiga periode, yakni 2006 hingga 2020.
Dari sisi pendidikan, Ghufran merupakan lulusan MAN 1 Banda Aceh dan Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Khartoum International Institute for Arabic Language, Sudan.
Di DPR RI, Ghufran sempat bertugas di Komisi VI sebelum mendapat penugasan di Komisi V sejak Juni 2025. Komisi tersebut membidangi sejumlah sektor strategis yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan transportasi.
Dalam menjalankan tugasnya, sejumlah persoalan Aceh menjadi perhatian yang disuarakannya. Di antaranya peningkatan akses transportasi, kebutuhan BBM bagi nelayan, penguatan Kawasan Sabang, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas antardaerah.
Persoalan tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan perputaran ekonomi daerah. Ketersediaan transportasi yang memadai, misalnya, berpengaruh terhadap mobilitas warga dan distribusi barang. Sementara akses BBM bagi nelayan menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menunjang keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Selain persoalan ekonomi dan infrastruktur, ia juga menaruh perhatian terhadap masyarakat di wilayah terdampak bencana. Menurutnya, pembangunan Aceh, terutama di daerah yang mengalami bencana, perlu terus dikawal agar kebutuhan masyarakat dapat tertangani.
“Ya, kita tetap terus mengadvokasi dan membantu pembangunan di Aceh, khususnya di daerah bencana. InsyaAllah kita akan tetap berjuang di Senayan,” ujar Ghufran.
Ia menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan SMSI Aceh Besar. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijaga melalui upaya memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah.
Penghargaan dari SMSI Aceh Besar tersebut bukan kali pertama diterima Ghufran. Sebelumnya, pada 5 September 2026, ia juga memperoleh anugerah Legislator Aspiratif dan Peduli Pembangunan Aceh dalam SMSI Award 2026 yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh.
Kedua penghargaan tersebut diberikan oleh organisasi SMSI pada tingkatan berbeda dan dengan kategori masing-masing. Keduanya berkaitan dengan perhatian terhadap aspirasi masyarakat serta pembangunan Aceh.
Sementara itu, Ketua SMSI Aceh Besar, Zulfikar, mengatakan penghargaan kepada Ghufran merupakan bentuk apresiasi atas perjalanan dan kiprahnya dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Ia berharap pengalaman Ghufran, baik di tingkat provinsi maupun nasional, dapat terus menjadi bekal untuk mengawal aspirasi dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat Aceh.
Dengan pengalaman di parlemen daerah dan nasional, Ghufran masih dihadapkan pada berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian. Tantangannya adalah memastikan aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak berhenti pada pembahasan di parlemen, tetapi berlanjut pada kebijakan dan program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (*)
Editor: Amiruddin. MK
