Aceh Tengah – Kelangkaan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram kembali membebani masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Warga mengeluhkan sulitnya memperoleh gas untuk kebutuhan rumah tangga, sementara harga di tingkat pengecer melonjak hingga Rp40.000 per tabung, bahkan dilaporkan mencapai Rp45.000.
Kondisi tersebut memicu keresahan masyarakat, terutama kalangan ekonomi kecil yang selama ini bergantung pada elpiji bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Situasi ini dikeluhkan warga pada Sabtu (14/11/2026).
Salah seorang warga Aceh Tengah, Maya (45), mengungkapkan bahwa mendapatkan gas elpiji 3 kilogram saat ini semakin sulit. Kalaupun tersedia di pangkalan, harga yang harus dibayar mencapai Rp28.000 per tabung. Sementara di tingkat pengecer, harganya berkisar Rp35.000 hingga Rp40.000, bahkan ada yang dilaporkan menjual hingga Rp45.000.
“Untuk mendapatkan gas elpiji 3 kilogram sekarang sangat sulit. Kalaupun ada, harganya sudah mahal. Kami sebagai masyarakat kecil sangat terbebani,” keluh Maya.
Kelangkaan tersebut diduga berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat pascabencana yang melanda wilayah Takengon dan sekitarnya. Namun, kondisi ini juga memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan dan kelancaran rantai distribusi gas bersubsidi di daerah tersebut.
Di tengah sulitnya masyarakat memperoleh gas, dugaan praktik penahanan stok, penyimpangan distribusi, maupun permainan harga oleh oknum tertentu perlu ditelusuri secara serius. Meski demikian, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan pengawasan oleh instansi berwenang.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, khususnya dinas terkait, tidak seharusnya membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Inspeksi mendadak (sidak) terhadap agen dan pangkalan perlu segera dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok, volume pasokan, ketepatan sasaran penyaluran, serta kepatuhan terhadap ketentuan harga yang berlaku.
Pengawasan juga harus menyentuh seluruh mata rantai distribusi, bukan sekadar memeriksa ketersediaan tabung di pangkalan. Pemerintah perlu memastikan apakah pasokan dari tingkat agen berjalan normal dan apakah distribusi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi.
Masyarakat juga mendesak aparat penegak hukum (APH) mengambil langkah apabila ditemukan indikasi penimbunan, penyalahgunaan distribusi, atau praktik perdagangan yang melanggar ketentuan. Jika terbukti terjadi pelanggaran, penindakan tegas harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut ketersediaan gas untuk memasak, melainkan menyangkut hak masyarakat kecil dalam memperoleh energi bersubsidi secara adil dan terjangkau. Jangan sampai subsidi yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan ekonomi rakyat justru berubah menjadi komoditas mahal akibat lemahnya pengawasan distribusi.
Di tengah upaya masyarakat memulihkan kehidupan pascabencana, pemerintah dituntut hadir dengan langkah nyata, bukan sekadar imbauan. Kepastian pasokan, pengendalian harga, dan transparansi distribusi harus menjadi prioritas agar masyarakat tidak terus menjadi pihak yang paling dirugikan.
Sementara itu, media ini telah berupaya mengonfirmasi Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah, Abrar, terkait kelangkaan dan lonjakan harga elpiji 3 kilogram tersebut. Namun, hingga berita ini dirilis, yang bersangkutan belum memberikan penjelasan.
Media ini tetap membuka ruang bagi Kepala Dinas Perdagangan maupun pihak terkait lainnya untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Dasa Yushelmi
