Banda Aceh – Kemudahan mengakses pinjaman online (pinjol) perlu diwaspadai masyarakat, terutama ketika identitas pribadi digunakan tanpa memahami risiko dan kewajiban yang menyertainya. Kondisi ini juga dapat memperburuk persoalan judi online ketika pinjaman digunakan untuk membiayai aktivitas tersebut.
Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh, Asna Mardhia, mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menjaga dokumen kependudukan, khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Menurutnya, persyaratan pinjol yang relatif mudah, seperti KTP dan foto wajah, berpotensi membuka peluang penyalahgunaan identitas apabila dokumen pribadi tidak dijaga dengan baik.
Risiko tersebut juga perlu diperhatikan dalam lingkungan keluarga. Anak-anak yang belum memiliki KTP bisa saja mengakses dokumen milik orang tua atau anggota keluarga lain untuk memenuhi persyaratan layanan digital.
“Anak-anak sekarang rentan mengakses judi online. Dari judi online, untuk modal bisa jadi menggunakan pinjol. Karena belum memiliki KTP, identitas yang digunakan bisa saja milik orang tua, kakak, paman, atau anggota keluarga lainnya,” kata Asna, Selasa (17/11/2026).
Ia menilai, orang tua perlu lebih memperhatikan penggunaan dokumen identitas di rumah. KTP tidak seharusnya diberikan atau dibiarkan diakses tanpa mengetahui tujuan penggunaannya, termasuk ketika anak meminta untuk memfoto dokumen tersebut.
Selain menjaga identitas, Asna juga mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menyetujui persyaratan layanan pinjaman online. Kebiasaan langsung mengeklik tombol persetujuan tanpa membaca ketentuan dapat membuat pengguna tidak memahami besaran bunga dan mekanisme pembayaran.
Menurutnya, kemudahan proses pengajuan sering kali membuat masyarakat mengabaikan informasi penting yang tercantum dalam syarat dan ketentuan layanan.
“Asalkan mudah, langsung klik, setuju, lalu dibawa ke halaman berikutnya. Padahal, kita tidak membaca apa isi di dalamnya. Ketika ditagih dan jumlahnya besar, baru merasa pinjol itu kejam,” ujarnya.
Asna menjelaskan, layanan pinjaman dengan pencairan cepat pada dasarnya tetap memiliki ketentuan penggunaan dan kewajiban pembayaran yang harus dipahami peminjam. Karena itu, masyarakat perlu memeriksa legalitas platform, membaca persyaratan, serta memastikan kemampuan membayar sebelum mengajukan pinjaman.
Ia menegaskan, pencegahan ancaman keamanan siber tidak hanya berkaitan dengan perlindungan perangkat dan akun digital. Kesadaran menjaga identitas pribadi serta memahami layanan yang digunakan juga menjadi bagian penting agar masyarakat tidak terjebak dalam penyalahgunaan data maupun persoalan keuangan akibat aktivitas digital.
Karena itu, masyarakat diimbau lebih cermat dalam menjaga KTP, tidak sembarangan membagikan foto identitas, dan tidak menyetujui layanan digital sebelum memahami seluruh ketentuannya. (Adv)
Editor: Amiruddin. MK



















