Home / Aceh Barat Daya / Hukrim

Senin, 16 November 2026 - 21:46 WIB

Hakim PTUN Jakarta Diadukan ke KY, Kejari Abdya ke Kejagung

mm Teuku Nizar

Sekretaris SaKA, Erisman. (Foto. Teukunizar/NOA.co.id)

Sekretaris SaKA, Erisman. (Foto. Teukunizar/NOA.co.id)

Aceh Barat Daya – Yayasan Supremasi Keadilan Aceh menyeret dugaan pelanggaran etik hakim PTUN Jakarta dan persoalan penanganan perkara dugaan korupsi PT Cemerlang Abadi (CA) di Aceh Barat Daya (Abdya) ke tingkat pusat.

Yayasan tersebut mengadukan hakim PTUN dan PT TUN Jakarta ke Komisi Yudisial (KY) RI serta melaporkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdya ke Kejaksaan Agung RI.

Perwakilan Yayasan Supremasi Keadilan Aceh, Erisman, S.H., mengatakan pengaduan terhadap hakim berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik.

Dan perilaku dalam menangani perkara gugatan fiktif positif yang pengajuannya oleh PT Cemerlang Abadi.

Ia menyebut, putusan perkara Nomor 75/G/TF/2026/PTUN.Jkt yang kemudian mendapat penguatan oleh PT TUN Jakarta mengabaikan substansi perkara dan putusan-putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), baik melalui peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum.

Menurut Erisman, materi, substansi gugatan, serta pembuktian dalam perkara terbaru pada pokoknya sama dengan perkara sebelumnya.

Baca Juga :  Penyaluran Sembako di Setia Ternyata Bukan Program PKH, Begini Penjelasan Koordinator PKH

Dalam putusan terdahulu, kata dia, PT Cemerlang Abadi telah dinyatakan kalah dalam dua proses peradilan.

“Sudah final CA kalah 2:0 di dalam dua peradilan sebelumnya, masak ini ada babak baru lagi,” ujar Erisman.

Ia menduga hakim tidak mempertimbangkan secara menyeluruh substansi perkara dan riwayat putusan sebelumnya.

Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi mengaburkan kepastian hukum serta memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Erisman menjelaskan, pengaduan ke KY merupakan bagian dari fungsi pengawasan eksternal terhadap hakim dalam menjalankan tugas yudisial.

Pihaknya meminta KY memeriksa dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim dalam perkara tersebut.

Selain itu, yayasan juga meminta KY mengawasi proses upaya hukum kasasi yang sedang berlangsung di Mahkamah Agung RI.

Selain mengadukan hakim, Yayasan Supremasi Keadilan Aceh juga melaporkan penanganan perkara dugaan korupsi PT Cemerlang Abadi oleh Kejari Abdya kepada Kejaksaan Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas).

Baca Juga :  Enam Pelaku Curanmor Dibekuk Dalam Operasi Sikat Seulawah 2025

Erisman menyoroti pengelolaan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) yang telah disita penyidik dalam perkara tersebut.

Menurutnya, meski perkara sudah berjalan sekitar tiga tahun dalam tahap penyidikan, perusahaan masih menguasai lahan dan menjalankan aktivitas di atas objek sitaan.

Ia juga mempertanyakan dugaan kebijakan pinjam pakai manajemen terhadap objek sitaan kepada pihak perusahaan.

Menurutnya, pengelolaan barang sitaan dan dugaan kebijakan tersebut perlu mendapat pemeriksaan dari Kejaksaan Agung.

Selain itu, Erisman menilai Kejari Abdya belum menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara menyeluruh kepada publik selama proses penyidikan berlangsung.

“Kami mengadukan ketidakprofesionalan Kejari Abdya dalam menangani perkara ini. Sudah tiga tahun berjalan sejak penyitaan lahan eks HGU, tetapi perusahaan masih dapat menguasai lahan dan melakukan aktivitas,” ungkapnya.

Erisman menegaskan, kedua pengaduan tersebut juga merupakan bagian dari advokasi publik untuk mencegah konflik agraria di Abdya semakin meluas.

Baca Juga :  Imigrasi Tangkap Buron Asal Filipina, Buru Dua Orang Lainnya

Ia mengingatkan, lebih dari 2.000 masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Tolak PT CA kini mengambil langkah mandiri dengan menguasai sebagian lahan eks HGU perusahaan tersebut.

Menurutnya, kondisi itu harus menjadi alarm agar segera mengambil langkah konkret untuk mencegah konflik agraria yang lebih besar.

Ia menilai, persoalan penguasaan lahan eks HGU tidak boleh berlarut-larut tanpa kepastian hukum.

Apalagi, keterlibatan ribuan masyarakat dalam persoalan tersebut berpotensi memperbesar konflik jika pemerintah dan aparat penegak hukum tidak segera mengambil langkah.

“Penguasaan sebagian lahan eks HGU oleh masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Jangan sampai persoalan ini semakin memicu konflik agraria berkepanjangan,” tegas Erisman.

Yayasan Supremasi Keadilan Aceh menyatakan telah melampirkan bukti registrasi penerimaan pengaduan kepada KY RI dan Kejaksaan Agung RI.

Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar

Share :

Baca Juga

Daerah

Polda Aceh Tegaskan Komitmen terhadap Penyelesaian Kasus Ipda YF secara Transparan

Aceh Timur

Polisi Sita Lebih Kurang 5 Kg Sabu

Aceh Barat Daya

Dilaksanakan Setiap Jumat Selama Ramadhan, dr Hessi Arfina: Bentuk Kepedulian IDI

Hukrim

Perkembangan Proses Pidana Oknum Jaksa di Kejari Hulu Sungai Utara dan Enrekang

Hukrim

Kejagung Tetapkan Delapan Tersangka Baru dalam Kasus Kredit Sritex

Daerah

Dukung Layanan Energi Publik di Aceh, KPK Serahkan Aset Rampasan Korupsi senilai Rp27,6 Kepada Pertamina

Aceh Barat Daya

KKP ke Abdya, Bantuan Aspirasi Jamaluddin Idham Disiapkan

Hukrim

Kejagung kembali Periksa Saksi Terkait Dugaan TPPU