Aceh Utara – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, Abdurrahman, S.KM., M.Si., membantah adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) maupun calo yang meminta bayaran kepada pasien untuk mendapatkan kamar rawat inap di rumah sakit tersebut.
Klarifikasi itu disampaikan Abdurrahman saat diwawancarai media ini di ruang kerjanya, Selasa (17/11/2026), menyusul munculnya informasi dugaan pungutan untuk memperoleh kamar perawatan yang menjadi perhatian masyarakat.
Abdurrahman menegaskan, pihak manajemen telah melakukan pengecekan dan memanggil seluruh jajaran pada berbagai tingkatan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal, pihaknya membantah adanya praktik calo maupun pungutan biaya untuk mendapatkan kamar rawat inap.
“Setelah kami memanggil semua jenjang manajemen di semua level dan melakukan briefing di seluruh lini, itu tidak benar. Tidak benar adanya calo-calo yang memungut biaya untuk mendapatkan kamar,” tegas Abdurrahman.
Ia menjelaskan, tingginya angka kunjungan pasien menjadi salah satu tantangan dalam pelayanan RSUD Cut Meutia. Sebagai rumah sakit pemerintah, pihaknya memiliki kapasitas sebanyak 325 tempat tidur (bed), sementara jumlah pasien yang membutuhkan pelayanan terkadang melebihi daya tampung yang tersedia.
Menurutnya, proses penerimaan dan penempatan pasien rawat inap dilakukan berdasarkan antrean, ketersediaan tempat tidur, serta kondisi dan indikasi medis masing-masing pasien, bukan berdasarkan pembayaran di luar ketentuan.
Pasien yang berada di Instalasi Gawat Darurat (IGD), kata dia, juga harus melalui pemeriksaan medis terlebih dahulu sebelum ditempatkan di ruang perawatan sesuai jenis penyakit dan kebutuhan penanganannya.
“Penempatan pasien disesuaikan dengan kondisi atau indikasi medis setelah dilakukan pemeriksaan di IGD. Jadi, bukan semata-mata karena ada kamar kosong kemudian pasien langsung ditempatkan di ruangan tersebut,” jelasnya.
Abdurrahman mengajak masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pungutan di luar ketentuan selama memperoleh pelayanan di RSUD Cut Meutia.
Ia meminta setiap laporan disampaikan secara jelas, termasuk identitas pihak yang diduga meminta uang serta jumlah pungutan yang diminta, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh manajemen.
“Kami mengharapkan masyarakat yang berkunjung ke RSUD Cut Meutia, apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, agar melaporkannya kepada kami. Harus jelas siapa yang meminta dan berapa jumlah yang diminta,” ujarnya.
Pihaknya, lanjut Abdurrahman, telah menyiapkan petugas yang bertanggung jawab pada setiap lini pelayanan, mulai dari IGD, ruang rawat inap, poliklinik hingga kepala instalasi. Masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan secara langsung kepada pihak manajemen rumah sakit.
Di sisi lain, ia mengapresiasi kritik dan masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya pembenahan institusi. Namun, ia mengingatkan agar setiap informasi yang disampaikan kepada publik tetap didasarkan pada sumber dan fakta yang jelas.
“Kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan untuk perubahan dan perbaikan ke depan. Tetapi yang paling penting, jangan membangun narasi tanpa sumber,” pungkasnya.
Melalui klarifikasi dan program pembenahan tersebut, manajemen RSU Cut Meutia berharap kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit pemerintah itu terus terjaga, sekaligus memastikan pelayanan kesehatan berjalan secara profesional, transparan, dan mengutamakan kepentingan pasien. (Adv)
Editor: Amiruddin. MK



















