Sigli – Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Pidie (GAMMP) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, agar memperjelas regulasi pertambangan yang ada di wilayah Pidie, terutama praktik penambangan emas secara ilegal di Geumpang.
Bahkan terkesan pelaku penambang ilegal selama ini dilindungi, sehingga praktik tambang ilegal terus terjadi tanpa ada larangan oleh pemeerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH). Jangan ada yang melindungi mafia tambang, sehingga merusak hutan lindung.
Unjuk rasa yang dilakukan GAMMP di depan gedung DPRK berlangsung aman dan tertib. Ratusan aparat kepolisian mengawal unjuk rasa tersebut. Ada beberapa petisi yang disampaikan oleh pengujuk rasa diantaranya.
“Kami GAMMP membuat pernyataan ini untuk menyampaikan tuntutan kami terkait beberapa isu yang akan kami sebutkan dibawah ini, dan kami percaya bahwa DPRK Pidie memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah ini.
Mendesak DPRK untuk mengusut dan menindak tegas praktik tambang illegal, laku mendesak DPRK menertibkan tambang rakyat serta memperjelas regulasi tambang legal. Kemudian menuntut DPRK agar bersedia membuka draft pokok-pokok Pikiran (Pokir).
Selanjutnya mendesak DPRK untuk mengusut tuntas pertanggungjawaban Balai Wilayah Sungai. Apabila pimpinan DPRK Pidie tidak mampu menyelesaikan beberapa persoalan yang mendesak di Kabupaten Pidie, “maka kami GAMMP meminta pimpinan DPRK untuk segera mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral.
“Kami tidak akan diam Ketika keadilan dikhianati, Ketika ruang hidup dirampas, dan ketika suara rakyat dibungkam. Aksi ini adalah bentuk perlawanan moral terhadap system yang telah lama gagal memberikan keadilan bagi rakyat Pidie.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Amir Sagita
