Sumedang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) meningkatkan kapasitas fiskal sebagai langkah menuju kampus yang mandiri dan unggul. Kemandirian ini penting untuk menjawab tantangan efisiensi anggaran serta kebutuhan peningkatan kualitas fasilitas, kamis
“Saya harapkan betul-betul IPDN ini punya kemampuan fiskal yang tidak hanya tergantung dari APBN. Kalau enggak ya, nanti APBN penerimaannya kurang, dikurangi lagi nanti [anggaran IPDN],” katanya dalam Kuliah Umum Civitas Academica dan Praja IPDN Pusat dan Regional di Balairung Rudini IPDN Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 5 Juni 2025.
Menurut Mendagri, sebagai lembaga pendidikan kedinasan strategis di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), IPDN perlu memiliki daya tahan fiskal agar tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara. Diversifikasi sumber pendanaan menjadi kunci untuk mendorong inovasi program dan perbaikan fasilitas.
Ia menyoroti perlunya peningkatan sarana dan prasarana, termasuk asrama yang dinilai belum ideal. Sebagai tempat mencetak pemimpin masa depan, IPDN harus tampil berwibawa, termasuk dari sisi infrastruktur.
Mendagri juga mengapresiasi langkah efisiensi dan optimalisasi anggaran yang telah dilakukan IPDN. Namun, ia menekankan pentingnya strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian fiskal, seperti melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan skema Badan Layanan Umum (BLU). IPDN, lanjutnya, perlu mengembangkan potensi kerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) melalui program pelatihan atau sertifikasi yang difasilitasi IPDN.
“Pak Rektor, Pak Halilul seide dengan saya, yaitu untuk mendapatkan pendapatan melalui PNBP atau BLU. Badan Layanan Umum, Pendapatan Negara Bukan Pajak, dengan kemampuan [yang dimiliki], memanfaatkan kemampuan spesifik IPDN,” terangnya.
Ia juga mendorong optimalisasi aset IPDN dan penguatan kerja sama pelatihan, riset terapan, serta kolaborasi dengan mitra strategis. Penguatan fiskal ini harus dibarengi kemitraan yang baik, termasuk dengan jejaring alumni dan dukungan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Mendagri menegaskan, langkah ini merupakan kontribusi nyata IPDN dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.
“Kalau ada ide-ide untuk menambah [kapasitas fiskal], menutupi kekurangan, keterbatasan anggaran dari CSR, boleh saja,” ungkapnya.
Di sisi akademik, IPDN terus memperkuat kurikulum. Para dosen tengah disiapkan untuk memenuhi standar pedagogik, kompetensi, dan kurikulum berbasis kebutuhan dunia kerja pemerintahan. Dengan dukungan pemerintah dan perbaikan internal berkelanjutan, IPDN diharapkan tidak hanya unggul di tingkat nasional, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global.
“Saya ingin melihat IPDN ini menjadi lebih maju, tidak hanya [biasa], jangan sampai tenggelam. Harus menjadi salah satu sekolah pendidikan tinggi unggulan. Unggulan dikenal publik,” pungkasnya.
Editor: Amiruddin. MK
