Banda Aceh – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh aparat yang bertugas di Provinsi Aceh saat memberikan pengarahan kepada para Perwira TNI dan Polri di Aula Presisi, Mapolda Aceh. Ia menyampaikan Presiden sangat mengapresiasi kinerja aparat di Aceh yang dinilai membanggakan dan berkontribusi pada keamanan dan stabilitas wilayah.
Sebelum memberikan pengarahan kepada para prajurit, Menko Polkam terlebih dulu melakukan pertemuan dengan unsur Forkompimda Aceh yang dihadiri Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Dan Koderal Sumut, Danguskamla, Danlanal, Danlanud SIM serta Kajati yang diwakili Wakajati Aceh.
“Saya ingin menyampaikan pesan dari Bapak Presiden kepada kita semua. Beliau menyampaikan rasa terima kasih kepada para prajurit dan para pemerintah daerah yang ada di Banda Aceh ini, karena sudah melaksanakan tugas sampai saat ini. Beliau melihat pelaksanaan tugas di sini sangat membanggakan,” ujar Menko Polkam Djamari Chaniago saat memberikan pengarahan kepada aparat TNI, Polri dan Pemerintah Daerah di Banda Aceh, Rabu (26/11/2025).
Menko Polkam menegaskan, peran seluruh aparat sangat penting, sehingga tetap menjaga apa yang telah diperbuat dan yang akan diperbuat.
Menko Djamari juga menekankan pentingnya kekompakan antara TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemerintah Daerah. Menurutnya, ketidakharmonisan antarpejabat di daerah sering kali muncul akibat ego sektoral dan perbedaan kepentingan. Hal ini dikhawatirkan dapat merusak pelayanan kepada masyarakat dan menghambat pembangunan.
“Peliharalah kekompakkan kalian di daerah, antara kita, jajaran Polres, Kodim, Kejaksaan, dan jajaran yang ada di daerah, dengan pemerintah daerah setempat. Karena kekompakkan ini sangat perlu, sangat penting. Kalau kita tidak kompak maka pekerjaan pemerintahan daerah pasti berjalan tidak optimal, apabila tidak berjalan baik pasti rakyat yang dirugikan.
Sementara, kita bertugas apapun yang kita lakukan, apapun jabatan yang kita emban, itu adalah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat,” kata Menko Djamari.
Pada kesempatan itu, Menko Polkam menyampaikan mengenai ancaman serius terhadap lingkungan dan masa depan generasi muda, khususnya terkait tambang ilegal yang menggunakan bahan merkuri serta bahaya narkoba. Dikatakan, tambang ilegal akan memberikan dampak yang luar biasa bagi lingkungan yang dapat menyebabkan banjir bandang, dan narkoba memberikan dampak buruk, terutama anak-anak dimasa depan, yang hal ini menjadi fokus pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
“Saya akan minta pertanggung jawaban kepada kedua pejabat ini (Kapolda dan Pangdam) apabila mendapat laporan yang seperti itu terjadi di lapangan. Tidak ada pilihan lain, karena kita harus menyelamatkan bangsa dan menyelamatkan lingkungan kita,” tegas Menko Polkam.
Menko Djamari mengingatkan kembali tentang sumpah jabatan TNI-Polri yang harus dijaga, karena sumpah itu tetap melekat sepanjang karier meskipun sudah pensiun.
Menko juga menekankan pentingnya integritas, pengorbanan, dan tanggung jawab moral seorang pemimpin yang kadang harus menahan diri meskipun memiliki kewenangan.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat yang bertugas di Aceh yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Saya melihat bahwa situasi di sini aman, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” kata Menko Polkam Djamari Chaniago.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah, menyampaikan komitmen jajarannya dalam mendukung program prioritas nasional, termasuk upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“Salah satu program prioritas strategis ini adalah Makan Bergizi Gratis yang merupakan investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi emas. Saat ini Polda Aceh bersama Polresta dan jajaran memiliki 16 SPPG yang sudah beroperasi serta 13 SPPG lainnya yang dalam proses renovasi, pendaftaran, dan alokasi anggaran. Upaya ini menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung peningkatan gizi anak bangsa,” ujarnya.
Selain itu, Kapolda memaparkan kontribusi lain melalui program Ganko Presisi yang berfokus pada pengelolaan pertanian, peternakan, dan perikanan berbasis desa. Program ini dinilai mendorong masyarakat memaksimalkan potensi lokal, mulai dari penanaman, perawatan, panen hingga distribusi, sehingga terbentuk kemandirian pangan.
“Seluruh program strategis yang kita bahas hari ini merupakan satu kesatuan yang saling mengikat,” ungkapnya. Oleh karena itu, ia menegaskan implementasinya harus dilakukan secara strategis antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga seluruh lapisan masyarakat.
“Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan bahwa program prioritas nasional dapat terlaksana dengan baik,” kata Marzuki.
Editor: Amiruddin. MK
