Simeulue – Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dikabarkan telah berada di Kabupaten Simeulue dalam beberapa hari terakhir. Kehadiran mereka disebut-sebut sebagai respons atas dugaan aktivitas tanpa izin yang dilakukan oleh PT Raja Marga, Sabtu, (21/6/2025).
Perusahaan tersebut diduga mengelola lahan tanpa mengantongi izin resmi dari Pemerintah. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim dari KLHK turun langsung ke lapangan guna melakukan pengecekan terhadap aktivitas perusahaan yang telah menanam kelapa sawit di wilayah itu.
Informasi yang diperoleh Noa.co.id menyebutkan bahwa tim tersebut bergerak secara tertutup. Kegiatan mereka minim publikasi, dan hingga kini keberadaan serta agenda lengkap tim KLHK masih belum diketahui secara pasti.
Sumber lokal menyebutkan bahwa tim pemantau masih berada di Simeulue untuk melakukan investigasi lanjutan. Sejumlah lokasi yang digarap PT Raja Marga disebut menjadi titik fokus pemantauan.
Ketika dimintai konfirmasi, Johan Jalla membenarkan adanya utusan dari KLHK yang tengah melakukan pengecekan di beberapa lahan yang dikelola PT Raja Marga. “Ya, benar ada utusan dari Kementerian Kehutanan untuk mengecek langsung,” ujarnya.
Namun, saat ditanya mengenai hasil pemantauan ataupun temuan awal di lapangan, Johan enggan memberi keterangan lebih lanjut. “Itu tidak bisa saya jawab, karena menurut mereka itu masih rahasia negara,” ucapnya singkat sambil berlalu meninggalkan para wartawan.
Sikap Johan yang sebelumnya dikenal vokal terhadap dugaan pelanggaran oleh perusahaan tersebut, kini terlihat berubah. Ia terkesan menutup diri dan tak bersedia memberikan informasi tambahan, termasuk soal keberadaan tim kementerian maupun akses untuk menghubungi mereka.
“Saya sudah bilang, itu rahasia negara,” katanya sebelum pergi dengan alasan menghadiri rapat penting.
Hingga kini, wartawan Noa.co.id masih berupaya mengonfirmasi keberadaan tim KLHK di Simeulue. Publik menyoroti kasus ini dengan serius, mengingat pengelolaan kawasan hutan tanpa izin dapat menimbulkan dampak besar, baik terhadap lingkungan maupun aspek hukum.
Masyarakat berharap agar Pemerintah Kabupaten Simeulue di bawah kepemimpinan Monas–Nusar, bersama dengan DPRK, bersikap transparan dan mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan persoalan ini.
Editor: Amiruddin. MK
