Meulaboh – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2023 tingkat Kabupaten/Kota se Indonesia tahap ke III yang akan dilakukan oleh tim penilaian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia pada tanggal 03 s/d 04 April 2023 mendatang di Kabupaten Aceh Barat, Selasa (28-03-2023).
Setelah berhasil melewati penilaian tahap I yakni penilaian teknis dokumen dan tahap II presentasi dan wawancara, Pemkab Aceh Barat sebagai satu-satunya Kabupaten/Kota di Aceh yang menjadi nominator pada ajang PPD tahun 2023 ini, dinyatakan lolos dan berhak mengikuti tahapan penilaian terakhir, yaitu tahapan verifikasi lapangan, bersama 21 Kabupaten/Kota lainnya se Indonesia.
Menindaklanjuti hal tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat, Drs. Mahdi Efendi., memimpin langsung rakor lintas sektor yang dilaksanakan di Aula Cut Nyak Dhien Bappeda Aceh Barat itu guna membahas persiapan kedatangan tim penilaian dari Bappenas RI ke Aceh Barat, sehingga keseluruhan aspek penilaian dapat tercapai secara optimal dengan data dan dokumen lengkap dan akurat.
Dalam arahannya, Pj Bupati Aceh Barat, Mahdi, menyampaikan rakor tersebut merupakan upaya Pemkab Aceh Barat dalam menyatukan komitmen dan menyamakan persepsi dengan semua pemangku kepentingan guna menyukseskan penilaian tahapan ke III verifikasi, sebagai bagian dari penilaian PPD tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Bappenas.
“Kita berharap Pemkab Aceh Barat bisa tembus 3 besar dan meraih predikat terbaik pertama tingkat Kabupaten se Indonesia pada PPD tahun 2023 ini,” Harap Mahdi.
Sebagai satu-satunya Kabupaten/Kota di Aceh yang berhasil menjadi nominator pada ajang PPD tahun ini, Pj Bupati Mahdi menunjukkan rasa bangganya, sekaligus mengapresiasi jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) serta seluruh komoponen terkait lainnya, yang telah bekerjasama dan bekolaborasi dengan baik hingga Pemkab Aceh Barat berhasil lolos ke tahapan III penilaian yakni verifikasi dan kunjungan lapangan oleh tim penilai dari Bappenas, ucapnya.
Untuk itu, ia menekankan kepada para seluruh SKPK, camat, keuchik dan seluruh unsur terkait agar tetap fokus dan serius dalam menghadapi penilaian tahap ke III, karena tahapan ini merupakan tahap penilaian akhir yang sangat menentukan, guna mengkonfirmasi dan menggali infomasi lebih dalam sekaligus melihat secara nyata kondisi di lapangan terkait proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta inovasi program daerah yang telah disampaikan pada tahapan sebelumnya.
Selain itu, Figur nomor satu di Kabupaten Aceh Barat itu juga berharap penghargaan pembangunan daerah ini bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, sehingga mampu melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan, serta terus berinovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat, tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh Barat, Wistha Nowar, S.Pt., M.Si., menjelaskan selama 3 tahun berturut-turut, Pemkab Aceh Barat selalu berhasil masuk ketahapan akhir penilaian yakni tahapan verifikasi dalam penilaian PPD tingkat Kabupaten/Kota se Indonesia.
“Prestasi terbaik kita di 2 tahun terakhir, berada di posisi 5 dan 4, artinya ada progress yang dilalui, mudah-mudahan dengan ikhtiar kita bersama pada tahun ini kita bisa masuk paling tidak tiga besar,” ujar Wistha.
Menurutnya, PPD bukan hanya persoalan kepercayaan dan gengsi daerah di tingkat Nasional semata, namun jika berhasil masuk 3 besar, maka daerah tersebut akan mendapatkan tambahan Dana Insentif Daerah (DID) kategori perencanaan pembangunan dengan besaran yang bervariasi, yang tentunya sangat berarti bagi keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan.
Untuk PPD tahun ini, lanjutnya, Pemkab Aceh Barat mengusung program Corporate Social Responsibility (CSR) Masyarakat Miskin Menuju Sejahtera (Makin Mesra) dalam kategori inovasi yang ditujukan khusus untuk menanggulangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di daerah. Untuk kategori pembangunan spesifik, Kabupaten Aceh Barat mengusulkan untuk menciptakan pangsa pasar bagi para petani jagung dalam memasarkan hasil komoditinya, serta aspek alur perencanaan yang dilakukan dengan bottom up (dari bawah ke atas) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, Kecamatan, hingga Kabupaten.
Ia berharap kepada semua unsur terkait agar bisa saling bersinergi dan bekerjasama dalam menyiapkan segala kebutuhan dan data dukung yang diperlukan secara optimal, sehingga peluang Aceh Barat meraih prestasi membanggakan dalam PPD tahun 2023 ini bisa semakin terbuka, pintanya.
Turut hadir dalam rakor tersebut, Plt. Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Barat, Kepala Bappeda Aceh Barat, para Kepala SKPK terkait, Camat Meureubo dan Camat Pante Ceureumen, Perwakilan Keuchik, perwakilan tokoh masyarakat, akademisi, perusahaan, dunia usaha, asosiasi profesi, kelompok disabilitas, penerima manfaat inovasi dan jurnalis. []
