Jakarta – Jelang pemungutan suara pada pada 27 November mendatang, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, menyampaikan seluruh kementerian/lembaga terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 telah menyatakan siap, Jumat.
“Hari ini kita rapat terakhir untuk pemeriksaan kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Tadi hadir lengkap, ada 16 kementerian/lembaga yang terkait Desk Pilkada, dan apa yang kami dengar laporan dari masing-masing bagian, pada dasarnya menyatakan siap,” kata Lodewijk usai memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 Jelang Pemungutan Suara bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, di Kantor Kemendagri, 22 November 2024.
Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, Lodewijk menyampaikan bahwa tanggal 27 November sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2024 telah ditetapkan sebagai hari libur nasional. Karenanya ia berpesan agar seluruh kementerian, lembaga, serta perusahaan negeri maupun swasta dapat mempedomani Keppres tersebut.
“Tentunya pada saat itu diharapkan perusahaan-perusahaan swasta maupun yang terkait dapat meliburkan karyawannya sehingga mereka bisa berbondong-bondong ke TPS. Ini penting karena kita akan berusaha mengejar partisipasi pemilih yaitu 82 persen,” kata Lodewijk.
Ia juga menegaskan bahwa netralitas baik dari TNI, Polri, ASN, maupun penyelenggara Pilkada ini dapat dijaga dan terus dipelihara sehingga mereka betul-betul bisa melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing sehingga pemilu yang jujur dan adil dapat tercapai.
“Kita juga menjaga untuk upaya meningkatkan indeks demokrasi indonesia baik dari aspek kebebasan, aspek kesetaraan, maupun aspek kelembagaan penyelenggara pemilu pada tahun 2024 ini bisa meningkat,” ungkap Lodewijk.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyampaikan secara teknis kesiapan penyelenggaraan Pilkada mulai dari distribusi logistik hingga mitigasi bencana
telah mencapai 90 persen.
“Sudah disampaikan oleh Pak Wamenko tadi kita tingkatkan kualitas penyelenggaraan ini. Partisipasi politik kita harapkan naik, karena ada penyederhanaan jumlah TPS, tentu ada konsekuensi bagi jarak tempuh pemilih, ini harus dilakukan usaha bersama untuk mengajak para pemilih ini mencoblos,” kata Bima.
Ia juga menyampaikan bahwa Kemendagri memiliki fokus kepada daerah-daerah marginal serta daerah rawan bencana agar tetap bisa menggunakan hak pilih pada saat pencoblosan.
“Kami akan berkunjung ke Flores Timur untuk memastikan saudara-saudara kita pengungsi bisa menggunakan hak pilihnya,” ungkap Bima.
Editor: Amiruddin. MK
