Banda Aceh – Koordinator Solidaritas Pemuda Mahasiswa Aceh (SPMA), Rahmat Putra, menyuarakan tuntutan tegas kepada Kejaksaan Tinggi Aceh untuk segera mengusut tuntas kasus pembegalan beasiswa tahun 2017. Sudah tujuh tahun berlalu, namun kasus ini belum juga menemukan titik terang, memperlihatkan lemahnya penegakan hukum dan keadilan di negeri ini, Sabtu.
Menurut Rahmat Putra, permasalahan tersebut menunjukkan betapa dalamnya krisis moral dan etika di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), yang seharusnya menjadi penyalur aspirasi masyarakat.
“DPRA, yang kita percayai sebagai wakil rakyat, malah terlibat dalam kasus korupsi yang sangat merugikan mahasiswa kurang mampu. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik,” tegas kata Rahmat kepada Kantor Berita NOA.co.id, Sabtu 13 Juli 2024.
Sambungnya, Beasiswa yang seharusnya menjadi penopang pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah, kini malah menjadi ladang korupsi bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab.
“Beasiswa diberikan untuk meningkatkan mutu pendidikan, bukan untuk dipermainkan oleh segelintir orang. Kenyataan ini sangat memprihatinkan dan tidak bisa dibiarkan begitu saja,” Ujarnya.
Rahmat Putra mengingatkan bahwa pendidikan adalah indikator utama kemajuan suatu bangsa. Pemuda dan mahasiswa adalah modal bangsa yang vital dalam membangun dan menentukan arah perkembangan negara. Dengan adanya korupsi dalam penyaluran beasiswa, kesempatan bagi para pelajar cerdas namun kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka menjadi terhambat.
“Ini adalah bentuk ketidakadilan yang harus segera dihentikan,” katanya.
SPMA berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Rahmat menyoroti pentingnya peran kejaksaan sebagai garda terdepan dalam menegakkan keadilan.
“Kami meminta Kejaksaan Tinggi Aceh untuk serius menangani kasus ini. Tangkap dan berikan sanksi kepada pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini adalah ujian integritas dan keadilan hukum di negara kita,” ujar Rahmat dengan tegas.
SPMA berharap, dengan penuntasan kasus tersebut, kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan legislatif dapat pulih.
“Kita butuh keadilan, kita butuh integritas. Kasus ini harus menjadi contoh bahwa siapapun yang terlibat dalam korupsi tidak akan lolos dari jerat hukum,” tutup Rahmat.
Solidaritas Pemuda Mahasiswa Aceh (SPMA) menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam hingga keadilan benar-benar ditegakkan. Mereka mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh untuk bertindak cepat dan transparan dalam menangani kasus ini, demi masa depan pendidikan dan keadilan di Aceh.
Editor: Amiruddin. MK
