Home / Pemerintah Aceh

Rabu, 10 Juni 2026 - 10:46 WIB

Sulaiman Manaf Sebut Nasri Jalal Sudah Tidak Layak Lagi Pimpin BPMA

mm Redaksi

Ketua Umum Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf atau Bos Manyak. Foto: Dok. Istimewa

Ketua Umum Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf atau Bos Manyak. Foto: Dok. Istimewa

Banda Aceh – Ketua Umum Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf atau yang akrab disapa Bos Manyak, mendesak Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf agar segera mencopot Nasri Jalal dari jabatan Kepala BPMA, Rabu (10/6/2026). Desakan itu disampaikan karena lemahnya fungsi pengawasan operasional dan perencanaan mitigasi oleh manajemen BPMA.

Menurut Sulaiman, ada tiga poin utama yang menjadi dasar penilaian tersebut:

  1. Kelalaian Menangani Natural Declining (Penurunan Alami)
    Kegagalan menahan laju penurunan produksi alami sumur-sumur tua, seperti di Blok B, disebabkan oleh:
    – Keterlambatan Eksekusi Program Kerja: Rotasi jabatan yang masif di internal BPMA diduga menghambat proses persetujuan program Workover dan Well Service yang krusial untuk menjaga tekanan sumur.
    – Minimnya Inovasi Teknologi: Kurangnya dorongan manajerial terhadap KKKS untuk menerapkan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) secara agresif, sehingga produksi terus merosot tanpa kompensasi dari sumur baru yang signifikan.
  2. Kasus Kebakaran Tangki Kondensat Arun Insiden seperti kebakaran Tangki F-2101 di Kilang Arun memberikan dampak sistemik:
    – Hambatan Distribusi: Kebakaran memaksa penghentian sementara penerimaan kondensat dari lapangan produksi. Akibatnya, KKKS harus melakukan choking produksi agar tangki yang tersisa tidak penuh, yang otomatis menurunkan angka lifting harian.
    – Kelemahan Audit Keselamatan: Insiden ini mencerminkan lemahnya audit HSE oleh BPMA terhadap fasilitas vital. Kelalaian dalam memastikan pemeliharaan rutin pada infrastruktur penyimpanan menjadi sorotan publik.
  3. Kasus Kebocoran Pipa Gas
    Kebocoran pipa, seperti yang terjadi di Aceh Utara, bukan hanya masalah teknis, tapi juga kegagalan manajerial dalam hal:
    – Respon Krisis yang Lambat: Penanganan yang memakan waktu lama menyebabkan terhentinya aliran gas ke konsumen industri seperti Pupuk Iskandar Muda, yang berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah dari sektor migas.
    – Integritas Jalur Pipa: Banyak pipa di Aceh sudah berusia puluhan tahun. Kelalaian BPMA dalam mendesak KKKS untuk melakukan penggantian pipa secara menyeluruh mengakibatkan risiko kebocoran berulang yang merugikan lingkungan dan volume lifting.
Ringkasan Dampak Finansial

Kegagalan menangani tiga poin di atas menyebabkan Lost Production Opportunity (LPO) yang besar. Aceh kehilangan potensi devisa dan Dana Bagi Hasil (DBH) karena volume migas yang “terbuang” atau “tidak terproduksi” akibat kerusakan teknis yang seharusnya bisa dicegah dengan pengawasan yang lebih ketat.

Baca Juga :  Gubernur Aceh Mualem Tinjau Lokasi Banjir di Aceh Singkil dan Aceh Tamiang, Pastikan Penanganan Darurat Berjalan Cepat

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Nasional

Menteri Abdul Mu’ti: Pendidikan Aceh Harus Berbasis Karakter dan Keadilan Akses

Pemerintah Aceh

Murthalamuddin Dorong Budaya Literasi Guru di Aceh Lewat Penulisan Buku

Pemerintah Aceh

BPSDM Aceh Umumkan Hasil Akhir Seleksi LTAPT 2026, Siapkan SDM Aceh Menuju Kampus Dunia

Parlementaria

Wagub Dek Fadh dan DPRA Perkuat Sinergi Bahas APBA 2025 dan 2027

Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh Pastikan Dana Bencana Sesuai Regulasi

Pemerintah Aceh

Wagub Aceh Tekankan Sinergi Percepat Rehabilitasi Pascabencana Aceh Tamiang

Keagamaan

Kapolda Aceh Hadiri Pembukaan MTQ ke-XXXVII di Pidie Jaya

Pemerintah Aceh

Wagub Aceh Sambut Kedatangan Gubernur Kaltim, Serahkan Bantuan Rp1,5 Miliar untuk Korban Banjir dan Longsor