Home / Pemerintah Aceh

Rabu, 10 Juni 2026 - 10:46 WIB

Sulaiman Manaf Sebut Nasri Jalal Sudah Tidak Layak Lagi Pimpin BPMA

mm Redaksi

Ketua Umum Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf atau Bos Manyak. Foto: Dok. Istimewa

Ketua Umum Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf atau Bos Manyak. Foto: Dok. Istimewa

Banda Aceh – Ketua Umum Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf atau yang akrab disapa Bos Manyak, mendesak Gubernur Aceh Haji Muzakir Manaf agar segera mencopot Nasri Jalal dari jabatan Kepala BPMA, Rabu (10/6/2026). Desakan itu disampaikan karena lemahnya fungsi pengawasan operasional dan perencanaan mitigasi oleh manajemen BPMA.

Menurut Sulaiman, ada tiga poin utama yang menjadi dasar penilaian tersebut:

  1. Kelalaian Menangani Natural Declining (Penurunan Alami)
    Kegagalan menahan laju penurunan produksi alami sumur-sumur tua, seperti di Blok B, disebabkan oleh:
    – Keterlambatan Eksekusi Program Kerja: Rotasi jabatan yang masif di internal BPMA diduga menghambat proses persetujuan program Workover dan Well Service yang krusial untuk menjaga tekanan sumur.
    – Minimnya Inovasi Teknologi: Kurangnya dorongan manajerial terhadap KKKS untuk menerapkan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) secara agresif, sehingga produksi terus merosot tanpa kompensasi dari sumur baru yang signifikan.
  2. Kasus Kebakaran Tangki Kondensat Arun Insiden seperti kebakaran Tangki F-2101 di Kilang Arun memberikan dampak sistemik:
    – Hambatan Distribusi: Kebakaran memaksa penghentian sementara penerimaan kondensat dari lapangan produksi. Akibatnya, KKKS harus melakukan choking produksi agar tangki yang tersisa tidak penuh, yang otomatis menurunkan angka lifting harian.
    – Kelemahan Audit Keselamatan: Insiden ini mencerminkan lemahnya audit HSE oleh BPMA terhadap fasilitas vital. Kelalaian dalam memastikan pemeliharaan rutin pada infrastruktur penyimpanan menjadi sorotan publik.
  3. Kasus Kebocoran Pipa Gas
    Kebocoran pipa, seperti yang terjadi di Aceh Utara, bukan hanya masalah teknis, tapi juga kegagalan manajerial dalam hal:
    – Respon Krisis yang Lambat: Penanganan yang memakan waktu lama menyebabkan terhentinya aliran gas ke konsumen industri seperti Pupuk Iskandar Muda, yang berdampak pada berkurangnya pendapatan daerah dari sektor migas.
    – Integritas Jalur Pipa: Banyak pipa di Aceh sudah berusia puluhan tahun. Kelalaian BPMA dalam mendesak KKKS untuk melakukan penggantian pipa secara menyeluruh mengakibatkan risiko kebocoran berulang yang merugikan lingkungan dan volume lifting.
Ringkasan Dampak Finansial

Kegagalan menangani tiga poin di atas menyebabkan Lost Production Opportunity (LPO) yang besar. Aceh kehilangan potensi devisa dan Dana Bagi Hasil (DBH) karena volume migas yang “terbuang” atau “tidak terproduksi” akibat kerusakan teknis yang seharusnya bisa dicegah dengan pengawasan yang lebih ketat.

Baca Juga :  Gubernur Aceh Mualem Tinjau Lokasi Banjir di Aceh Singkil dan Aceh Tamiang, Pastikan Penanganan Darurat Berjalan Cepat

Editor: Amiruddin. MK

Share :

Baca Juga

Pemerintah Aceh

Wagub Aceh: JKA Tetap Berjalan, Penyesuaian Dilakukan Agar Lebih Tepat Sasaran

Pemerintah Aceh

Ketua TP PKK Aceh Salurkan Bantuan Tanggap Darurat untuk Korban Banjir di Langkahan Aceh Utara

Pemerintah Aceh

Plt Karo PBJ Setda Aceh Ucapkan Selamat Hardikda ke-66, Ajak Perkuat Komitmen Pendidikan

Daerah

Plt Sekda Pimpin Upacara Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama di Aceh

Pemerintah Aceh

Wakil Gubernur Tinjau Program Makanan Bergizi Gratis di Aceh Utara

Pemerintah Aceh

Wagub Aceh Fadhlullah Temui Mendagri dan Satgas PRR, Bahas Percepatan Pemulihan Pascabencana

Pemerintah Aceh

Wagub Aceh Bahas Kerja Sama Lingkungan dan Energi dengan Dubes UEA

Pemerintah Aceh

Komisi I DPRA dan SMSI Aceh Bangun Kolaborasi Penguatan Informasi Publik