Banda Aceh – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh kembali menetapkan dan menahan satu tersangka baru berinisial ET (Eva Triani) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana beasiswa Pemerintah Aceh pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh tahun anggaran 2021–2024.
Tersangka ET diketahui merupakan karyawan swasta yang menjabat sebagai Finance Officer pada salah satu lembaga terkait program beasiswa. Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa (7/4/2026) setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, menyampaikan bahwa tersangka langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) guna kepentingan penyidikan.
“Penahanan dilakukan karena tersangka diduga memberikan keterangan tidak sesuai fakta serta berpotensi menghilangkan atau merusak barang bukti,” ujarnya.
Kerugian Negara dan Barang Bukti
Dalam perkara ini, Kejati Aceh sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni:
- S (mantan Kepala BPSDM Aceh sekaligus Pengguna Anggaran),
- CP (Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Kerja Sama),
- RH (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK).
Dari hasil penyidikan sementara, kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai sekitar Rp14,8 miliar.
Selain itu, penyidik juga telah mengamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp1,8 miliar yang diduga berkaitan dengan praktik korupsi dalam pengelolaan dana beasiswa tersebut.
Total Anggaran Beasiswa Capai Ratusan Miliar
Kasus ini menjadi perhatian serius karena total anggaran program beasiswa yang dikelola BPSDM Aceh pada periode 2021–2024 mencapai lebih dari Rp420 miliar.
Dana tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aceh melalui pendidikan, namun dalam pelaksanaannya diduga terjadi berbagai penyimpangan.
Penyidik menemukan indikasi penyalahgunaan dalam sejumlah tahapan, mulai dari proses seleksi penerima beasiswa, penetapan peserta, hingga pencairan dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan.
Jerat Pasal Korupsi
Para tersangka dalam kasus ini dijerat dengan:
- Pasal 2 ayat (1) dan/atau
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001,
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana.
Ancaman hukuman dalam pasal tersebut meliputi pidana penjara maksimal seumur hidup serta denda yang besar.
Pengembangan Kasus
Kejati Aceh menegaskan bahwa penyidikan masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam perkara ini.
“Kasus ini terus kami dalami. Siapa pun yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegas pihak Kejati.
Kasus korupsi beasiswa ini menjadi sorotan publik karena dinilai mencederai program strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Aceh.
Editor: Amiruddin. MK
