Aceh Besar – Mundurnya dua pejabat secara beruntun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memicu perhatian publik dan desakan kepada DPRK Aceh Besar untuk segera mengusut kondisi internal pemerintahan daerah.
Sejumlah kalangan menilai pengunduran diri tersebut bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan dapat menjadi indikator adanya persoalan serius dalam tata kelola birokrasi di lingkungan Pemkab Aceh Besar.
DPRK Aceh Besar diminta tidak hanya melihat peristiwa itu sebagai dinamika biasa, tetapi perlu melakukan pendalaman terhadap situasi internal pemerintahan yang dinilai mulai memunculkan tanda-tanda ketidakstabilan.
Pengamat menilai, mundurnya pejabat secara berturut-turut dapat berdampak terhadap efektivitas pelayanan publik dan jalannya program pemerintahan daerah apabila tidak segera ditangani secara serius.
Selain itu, transparansi pemerintah daerah juga menjadi sorotan. Publik dinilai berhak mengetahui alasan utama pengunduran diri para pejabat tersebut agar tidak memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
DPRK Aceh Besar didorong menggunakan fungsi pengawasan untuk meminta penjelasan resmi dari pihak eksekutif terkait kondisi internal birokrasi dan memastikan roda pemerintahan tetap berjalan secara profesional.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan rinci dari pihak terkait mengenai penyebab pasti pengunduran diri dua pejabat tersebut.
Editor: Amiruddin. MK
