Jakarta – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus pertemuan kerja dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, di Jakarta, Rabu (20/5/2026) sore.
Pertemuan yang berlangsung pukul 17.00 WIB itu membahas sejumlah isu strategis terkait kesejahteraan sosial masyarakat Aceh, mulai dari penguatan perlindungan sosial hingga penanganan pascabencana.
Dalam pertemuan tersebut, Wagub Aceh yang akrab disapa Dek Fadh didampingi Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal. Pemerintah Aceh menyampaikan sejumlah usulan prioritas kepada Kementerian Sosial RI, terutama terkait kebutuhan masyarakat kurang mampu di Aceh.
Salah satu poin utama yang disampaikan adalah permohonan penambahan alokasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi masyarakat Aceh sebanyak 331.984 jiwa.
“Kami menyampaikan langsung kepada Bapak Menteri Sosial terkait kebutuhan penambahan alokasi PBI JK bagi masyarakat Aceh. Ini menjadi perhatian utama Pemerintah Aceh agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang layak,” ujar Fadhlullah usai pertemuan.
Menurutnya, Pemerintah Aceh terus berupaya memastikan seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat miskin, memperoleh akses terhadap layanan kesehatan melalui skema jaminan sosial yang memadai.
Selain membahas sektor kesehatan, Pemerintah Aceh juga menyampaikan permohonan dukungan bantuan penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir.
Wagub Aceh menegaskan, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan guna mempercepat proses penanganan dan pemulihan daerah terdampak.
“Kami juga menyampaikan kondisi sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh serta kebutuhan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Sosial, agar proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan lebih optimal,” katanya.
Pada kesempatan itu, Pemerintah Aceh turut memaparkan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh serta meminta dukungan dari Kementerian Sosial RI terhadap pengembangan program tersebut.
Menurut Fadhlullah, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
“Kami juga menyampaikan progres pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh dan berharap adanya dukungan serta sinergi dari Kementerian Sosial agar program ini dapat berjalan maksimal dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan Kementerian Sosial RI dalam memperkuat program kesejahteraan sosial di Aceh.
“Pemerintah Aceh berharap sinergi dengan pemerintah pusat terus diperkuat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara menyeluruh,” demikian Fadhlullah.
Editor: Amiruddin. MK
