Aceh Tengah – Pembangunan gedung Ruang Kelas Belajar (RKB) baru Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, menyerap alokasi anggaran negara sebesar Rp1,71 miliar, Jumat (20/11/2026).
Dana yang bersumber dari APBN melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2026 itu, dibagi ke dalam tiga paket pengadaan, yakni pembangunan fisik, perencanaan, dan pengawasan konstruksi.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang dihimpun media ini, pembangunan gedung RKB di Kampus Ujung Gergung memiliki pagu anggaran Rp1,6 miliar dengan metode pemilihan melalui tender.
Sementara itu, jasa perencanaan dialokasikan Rp60 juta dan pengawasan konstruksi Rp50 juta, masing-masing melalui metode pengadaan langsung.
Namun, terdapat sejumlah perbedaan data yang patut mendapat penjelasan.
Salah satunya papan informasi proyek, yang mencantumkan nilai kontrak pembangunan sebesar Rp1.540.489.277,25. Angka tersebut lebih rendah Rp59.510.722,75 dibandingkan pagu RUP sebesar Rp1,6 miliar.
Selisih tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya penyimpangan, karena nilai kontrak dapat berbeda dari pagu akibat hasil proses tender.
Meski demikian, keterbukaan dokumen hasil pemilihan penyedia dan kontrak diperlukan agar publik mengetahui dasar penetapan nilai akhir pekerjaan.
Persoalan berikutnya menyangkut jadwal pelaksanaan. Menurut data RUP tercatat jadwal pelaksanaan kontrak pada Agustus hingga September 2026.
Sementara papan proyek menyebut pekerjaan berlangsung selama 107 hari kalender, terhitung sejak 16 September hingga 31 Desember 2026.
Perbedaan jadwal ini perlu diklarifikasi oleh pihak IAIN Takengon. Apakah terjadi perubahan jadwal, pembaruan data RUP, atau terdapat perbedaan antara jadwal perencanaan pengadaan dan jadwal kontrak aktual?
Penjelasan berbasis dokumen diperlukan agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.
Selain pekerjaan fisik, alokasi Rp110 juta untuk perencanaan dan pengawasan juga tidak boleh luput dari perhatian. Perencanaan harus menghasilkan dokumen teknis yang akurat dan terukur, sedangkan pengawasan wajib memastikan kesesuaian volume, mutu material, spesifikasi, serta tahapan pekerjaan dengan kontrak.
Setiap proyek yang menggunakan uang negara, keberhasilan tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan atau terserapnya anggaran.
Kualitas konstruksi, keamanan, ketepatan spesifikasi, dan manfaat nyata bagi kegiatan pendidikan merupakan pertanggungjawaban yang sesungguhnya.
Karena itu, pimpinan IAIN Takengon, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai proses pengadaan, nilai kontrak, jadwal pelaksanaan, serta identitas penyedia jasa perencanaan dan pengawasan.
Begitu pula dengan pihak CV. PENEMAS yang tercantum pada papan proyek sebagai pelaksana pembangunan, juga perlu memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi dan kewajiban kontraktual.
Secara regulasi, pengadaan barang/jasa pemerintah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Ketentuan tersebut menekankan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
Sementara itu, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan badan publik. Adapun UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan fungsi pers sebagai sarana informasi, pendidikan, serta kontrol sosial.
Pembangunan fasilitas pendidikan tentu patut didukung. Namun, dukungan publik harus berjalan seiring dengan pengawasan.
Sebab, anggaran miliaran rupiah bukan sekadar angka dalam dokumen pengadaan, melainkan amanah yang harus diwujudkan menjadi bangunan berkualitas dan bermanfaat.
Jangan sampai yang selesai hanya administrasi, sementara kualitas pekerjaan luput dari pengawasan. Sebab, setiap rupiah uang negara menuntut pertanggungjawaban, bukan sekadar laporan penyelesaian.
Hingga berita ini diterbitkan, media ini belum memperoleh keterangan resmi dari pihak IAIN Takengon maupun CV. PENEMAS terkait perbedaan jadwal pelaksanaan, dasar penetapan nilai kontrak, serta identitas dan mekanisme pengawasan jasa perencanaan maupun konstruksi.
Media ini tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan profesionalitas jurnalistik.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Dasa Yushelmi


















