Home / Daerah

Sabtu, 21 November 2026 - 10:17 WIB

APBN Rp1,8 Triliun untuk Infrastruktur Aceh: Bener Meriah Menanti Bukti, Bukan Sekedar Angka dan Janji

mm Redaksi

Anggaran infrastruktur Kementerian PU di Aceh mencapai sekitar Rp1,816 triliun pada 2026, dengan sejumlah proyek yang diharapkan mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat Bener Meriah. Foto: Dok. Dasa Yushelmi/NOA.co.id

Anggaran infrastruktur Kementerian PU di Aceh mencapai sekitar Rp1,816 triliun pada 2026, dengan sejumlah proyek yang diharapkan mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat Bener Meriah. Foto: Dok. Dasa Yushelmi/NOA.co.id

Bener Meriah – Angka anggaran infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Provinsi Aceh, tahun anggaran 2026 mencapai sekitar Rp1,816 triliun.

Dari 22 paket pekerjaan yang teridentifikasi, sejumlah proyek memiliki keterkaitan langsung maupun strategis dengan Kabupaten Bener Meriah. Sabtu (21/11/2026).

Deretan proyek tersebut mencakup penanganan longsoran, preservasi jalan, penggantian jembatan, pengendalian sedimen Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan, dan pembangunan jaringan irigasi, hingga perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pascabencana.

“Ya, nilai yang sangat fantastis.” Namun di balik triliunan rupiah uang negara itu, tersimpan pertanyaan yang jauh lebih penting.

Sejauh mana pembangunan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Bener Meriah?

Sebab, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya anggaran yang tercantum dalam sistem pengadaan, melainkan dari kualitas pekerjaan dan manfaat nyata yang dirasakan rakyat saat ini.

Sejumlah paket bernilai angka yang besar menjadi sorotan publik. Mulai dari Penggantian Jembatan Weihni Enang-Enang sebesar Rp655 miliar.

Penggantian Jembatan Wehni Rongka sebesar Rp339,57 miliar, dan pembangunan Pengendali Sedimen DAS Peusangan senilai Rp280,19 miliar.

Lain lagi di sektor konektivitas, terdapat preservasi Jalan Suka Ramai–Batas Aceh Tengah senilai Rp15,778 miliar. Preservasi Jalan Wer Lah–Simpang Lancang Seksi I dan II dengan total Rp24,215 miliar, dan Penanganan longsoran ruas Kota Bireuen–Batas Bireuen/Bener Meriah senilai Rp6,535 miliar.

Bagi masyarakat Bener Meriah tentunya, pembangunan tersebut bukan sekadar proyek fisik. Jalan dan jembatan merupakan urat nadi kehidupan ekonomi masyarakat, terutama bagi petani kopi yang menggantungkan distribusi hasil panen, demi kelancaran akses transportasi.

Baca Juga :  Dandim 0102/Pidie Dampingi Pangdam IM Tinjau Latbakjatratnis Yonarmed 17/RC di Pidie

Kondisi geografis dataran tinggi Gayo yang memiliki kerawanan longsor, semestinya penempatan kualitas infrastruktur sebagai kebutuhan mendasar, bukan sekedar agenda tahunan yang selesai di atas dokumen administrasi saja.

Ironisnya, di tengah besarnya anggaran yang tercatat, masyarakat masih menghadapi persoalan infrastruktur jalan dan jembatan yang belum tertangani secara optimal.

Bahkan, terdapat keluhan warga mengenai infrastruktur yang hampir setahun belum juga rampung dikerjakan.

Di sejumlah kawasan yang ada di Kabupaten Bener Meriah, masyarakat masih menantikan perbaikan akses jalan dan jembatan yang menjadi penopang aktivitas sehari-hari.

Mereka tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Jalan yang layak, jembatan yang aman, dan akses distribusi hasil pertanian yang lancar sudah menjadi harapan mendasar bagi masyarakat Bener Meriah khususnya.

Jangan sampai triliunan rupiah tercatat dalam anggaran, tetapi masyarakat masih harus berjibaku dengan jalan rusak untuk membawa hasil panennya.

Berbicara pada sektor sumber daya air, pembangunan Pengendali Sedimen DAS Peusangan senilai Rp280,19 miliar, turut menjadi perhatian publik, termasuk paket supervisinya sebesar Rp11,475 miliar.

Selain itu, terdapat peningkatan jaringan irigasi tersier di Kabupaten Bener Meriah, senilai Rp2,229 miliar.

Begitu pula dengan penyusunan dokumen perencanaan SPAM pascabencana untuk Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Utara, yang dialokasikan sebesar Rp2,5 miliar.

Rangkaian kegiatan tersebut, memperlihatkan bahwa kebutuhan infrastruktur tidak hanya berkutat pada jalan dan jembatan, tetapi juga menyangkut ketahanan sumber daya air serta pelayanan dasar bagi masyarakat.

Baca Juga :  Satria Irawan Dilantik Jadi Asisten Intelijen Kejati Aceh, Kajati Tekankan Integritas

Namun, persoalan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tetap tidak boleh dikesampingkan.

Berdasarkan daftar paket yang dihimpun media ini, sejumlah kegiatan berada di bawah satuan kerja pemerintah pusat.

Diantaranya, Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Aceh, Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Aceh, Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Aceh, serta SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera I.

Dengan demikian, penting untuk ditegaskan bahwa total anggaran mencapai Rp1,816 triliun tersebut, bukan keseluruhannya anggaran yang dikelola oleh Dinas PUPR Kabupaten Bener Meriah.

Sebagian merupakan program pemerintah pusat dengan cakupan wilayah dan manfaat lintas kabupaten saja.

Dari sisi lain, terdapat beberapa catatan paket yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Yakni penggantian Jembatan Wehni Rongka dan Wehni Rongka CS masing-masing tercantum dengan nilai Rp339,57 miliar.

Begitu pula paket pengawasan teknis Jembatan Wehni Rongka CS yang muncul dua kali dengan nilai Rp3,88 miliar, tetapi menggunakan metode pengadaan berbeda.

Namun, kesamaan nama dan nilai paket merupakan hal yang patut diklarifikasi secara terbuka oleh satuan kerja terkait.

Publik berhak mengetahui apakah kegiatan tersebut merupakan paket berbeda, pekerjaan lanjutan, atau terdapat kekeliruan pencatatan.

Dalam konteks regulasi, pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, serta kualitas hasil pekerjaan harus menjadi fondasi setiap proses pengadaan.

Baca Juga :  Muhammad Iswanto: Terima Kasih, Jaga Kekompakan Keluarga Besar Biro Adpim

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi, standar teknis, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengawasan mutu.

Karena itu, satuan kerja terkait perlu memberikan penjelasan mengenai lokasi pekerjaan, penyedia jasa, nilai kontrak, masa pelaksanaan, progres fisik, hingga target penyelesaian.

Pengawasan tidak boleh berhenti pada kelengkapan dokumen saja, tetapi harus memastikan pekerjaan di lapangan sesuai spesifikasi dan memberikan manfaat sebagaimana yang telah direncanakan.

Masyarakat juga tidak cukup hanya disuguhi angka Rp1,8 triliun. Mereka berhak mengetahui ke mana uang negara dialokasikan, bagaimana pekerjaan dilaksanakan, dan apa hasil yang benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat.

Pada akhirnya, pembangunan bukan perlombaan menghabiskan anggaran ataupun sekadar memperbanyak paket pekerjaan. Pembangunan adalah tentang menjawab kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.

Masyarakat Kabupaten Bener Meriah tidak kekurangan harapan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian bahwa jalan diperbaiki, jembatan diselesaikan, irigasi berfungsi, dan hasil pembangunan benar-benar menyentuh kehidupan bagi masyarakat.

Sebab, uang negara bukan untuk sekedar tercatat sebagai angka fantastis dalam sistem pengadaan. Setiap rupiahnya harus menjelma menjadi manfaat nyata.

Jangan sampai anggaran membumbung tinggi, sementara jalan rakyat tetap tertinggal.

Sebab, bagi masyarakat, pembangunan bukan tentang seberapa besar uang yang dianggarkan, melainkan seberapa nyata perubahan yang rakyat rasakan.

Editor: Amiruddin. MKReporter: Dasa Yushelmi

Share :

Baca Juga

Daerah

Miliki Sabu, Seorang Pemuda Diamankan Polisi

Daerah

Pendaftaran Calon Ketua PWI Pidie dibuka

Aceh Barat Daya

Hampir Seminggu Sampah Tidak Terangkut, Mulai Timbul Bau Busuk 

Daerah

Kawal Koordinasi Penanganan Bencana, Menko Polkam di Aceh hingga Lima Hari ke Depan

Daerah

Wakapolda Aceh dan Gubernur Hadiri Gerakan Tanam Padi Serentak bersama Presiden

Daerah

ASN Cabdisdik dan MKKS Subulussalam Gotong Royong Bersihkan SMA Negeri 1 Bendahara Pasca Banjir

Daerah

Kejagung Raih Penghargaan Kolaborasi Strategis dalam Efektivitas Penanganan Korupsi

Daerah

Pangdam IM : Guru Merupakan ujung tombak dalam membentuk karakter Bangsa