Aceh Barat Daya – Sejumlah wali siswa di Kecamatan Manggeng dan Kecamatan Tangan-tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), menolak wacana pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kantin sekolah.
Para wali siswa menilai pemerintah seharusnya membenahi tata kelola MBG yang sudah berjalan, bukan mengalihkan pengelolaannya kepada sekolah melalui konsep kantin MBG.
Wali siswa asal Kecamatan Manggeng, Syafrizal, mengatakan sekolah memiliki fungsi utama sebagai pusat pendidikan.
Karena itu, ia meminta agar pelaksanaan program pemerintah tidak terlalu jauh mengintervensi aktivitas utama sekolah.
“Sekolah itu tempat anak-anak belajar. Jangan sampai guru dan pihak sekolah nantinya lebih banyak memikirkan urusan dapur, makanan, belanja bahan, sampai pengelolaan MBG,” kata Syafrizal, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, pengelolaan makanan dalam skala besar membutuhkan sumber daya manusia, standar kebersihan, sarana, pengawasan, serta mekanisme distribusi yang jelas.
Ia khawatir jika sekolah ikut mengelola MBG, beban baru akan muncul di tengah tugas sekolah yang sudah cukup kompleks.
“Kalau memang ada persoalan dalam pelaksanaan MBG sekarang, perbaiki pengelolaannya. Jangan sekolah yang akhirnya ikut menanggung persoalan itu,” ujarnya.
Senada dengan itu, Yuli, wali siswa lainnya di Kecamatan Tangan-tangan, mempertanyakan rencana menjadikan kantin sekolah sebagai bagian dari pengelolaan MBG.
Ia menilai keterlibatan sekolah dalam pengelolaan makanan harus melalui kajian yang matang agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.
“Jangan sampai niatnya membantu anak-anak mendapatkan makanan bergizi, tetapi akhirnya sekolah ikut terbebani dengan pekerjaan yang sebenarnya bukan fungsi utamanya,” kata Yuli.
Menurut Yuli, sekolah memang dapat mendukung program pemerintah, terutama dalam memastikan siswa memperoleh makanan bergizi.
Namun, dukungan tersebut tidak harus berarti sekolah mengambil alih fungsi pengelolaan MBG.
Ia berharap pemerintah lebih dahulu mengevaluasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG yang selama ini muncul di lapangan.
“Kalau sistemnya yang bermasalah, sistemnya yang diperbaiki. Jangan setiap ada masalah kemudian tugasnya dialihkan ke sekolah,” katanya.
Para wali siswa berharap pemerintah tetap menempatkan sekolah sebagai pusat pendidikan dan memberikan ruang yang cukup bagi guru.
Serta tenaga kependidikan untuk menjalankan tugas utama mereka.
Mereka juga meminta setiap kebijakan terkait MBG mempertimbangkan kesiapan sekolah, sarana prasarana, sumber daya manusia.
Serta standar keamanan pangan, dan potensi bertambahnya beban administrasi bagi pihak sekolah.
Bagi mereka, program MBG tetap penting untuk mendukung pemenuhan gizi siswa.
Namun, pelaksanaannya harus memiliki tata kelola yang jelas tanpa menggeser fungsi utama sekolah sebagai tempat pendidikan dan pembentukan karakter peserta didik.
Editor: RedaksiReporter: Teuku Nizar
