Aceh Utara – Proyek penanganan longsoran pada ruas Jalan Krueng Geukueh–Batas Bener Meriah, tepatnya di kawasan Gunung Salak, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara, yang dibiayai APBA 2026 dengan total anggaran Rp10,3 miliar, menuai sorotan serius. Jumat (13/11/2026).
Sorotan tersebut mencuat menyusul kondisi fisik pekerjaan di lapangan yang dinilai belum menunjukkan progres maksimal. Bahkan, sejumlah bagian konstruksi Tembok Penahan Tanah (TPT) yang sebelumnya memperlihatkan besi tulangan dan angkur mencuat, kini justru ditutupi terpal putih.
Berdasarkan penelusuran media ini pada data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Aceh, proyek dengan kode RUP 66849969 tersebut berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, dengan pagu anggaran Rp9,9 miliar.
Pekerjaan mencakup penanganan longsoran sepanjang 1,56 kilometer, meliputi pembangunan TPT dan pengaspalan Hotmix AC-BC.
Tak hanya pekerjaan fisik, pemerintah juga mengalokasikan Rp400 juta untuk jasa konsultansi pengawasan melalui paket RUP 66209846. Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan fisik dan pengawasan mencapai Rp10,3 miliar.
Ironisnya, besarnya anggaran tersebut belum sejalan dengan kondisi pekerjaan yang terlihat di lapangan.
Proyek yang dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Desember 2026 itu dilaksanakan oleh CV Peusangan Bumi Agung, dengan CV Bator Aceh Consultant sebagai konsultan pengawas dan CV Target Consultant sebagai perencana.
Dalam pemberitaan sebelumnya, media ini telah menyoroti sejumlah bagian konstruksi TPT yang terlihat kurang rapi. Besi tulangan dan angkur tampak mencuat, sementara kondisi tebing tanah liat di sekitar konstruksi masih curam sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai stabilitas lereng dan keamanan bangunan.
Saat dilakukan penelusuran kembali, mesin pengaduk semen (molen) yang sebelumnya masih terbungkus plastik serta satu unit ekskavator yang sempat terparkir di lokasi sudah tidak terlihat.
Namun, yang lebih mengkhawatirkan, tidak tampak aktivitas pekerja di lokasi saat peninjauan media ini. Perubahan yang terlihat hanya berupa penimbunan tebing tanah liat menggunakan material pasir batu. Sementara bagian konstruksi TPT yang sebelumnya terbuka kini tertutup terpal putih.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar, apakah pekerjaan benar-benar telah diselesaikan sesuai spesifikasi teknis, atau justru masih menyisakan pekerjaan yang belum dituntaskan?
Pertanyaan itu semakin relevan karena pengaspalan Hotmix AC-BC sebagaimana tercantum dalam uraian paket pekerjaan juga belum terlihat terealisasi di lapangan berdasarkan peninjauan media ini.
Padahal, proyek penanganan longsoran bukan sekadar pekerjaan mempercantik badan jalan. Konstruksi TPT, stabilitas lereng, sistem drainase, serta kualitas pengaspalan merupakan bagian penting yang menentukan keselamatan pengguna jalan.
Jangan sampai proyek yang menggunakan uang rakyat hingga miliaran rupiah justru meninggalkan ancaman baru bagi masyarakat.
Pemerintah dan pihak terkait tidak boleh menunggu jatuhnya korban jiwa akibat longsoran atau kerusakan konstruksi baru kemudian melakukan pembenahan.
TTI Desak APH Turun Tangan
Menanggapi persoalan tersebut, Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar menindaklanjuti dan melakukan penelaahan terhadap proyek penanganan longsoran Gunung Salak tersebut.
Menurutnya, penggunaan anggaran, realisasi pekerjaan fisik, serta efektivitas pengawasan harus diperiksa secara serius dan transparan.
Ia juga meminta Dinas PUPR Aceh tidak sekadar berpatokan pada laporan administrasi maupun progres yang disampaikan pihak rekanan.
Pemeriksaan teknis secara menyeluruh harus dilakukan untuk memastikan kualitas TPT, mutu beton, pemasangan tulangan dan angkur, sistem drainase, stabilitas lereng, hingga kesesuaian volume pekerjaan dengan realisasi di lapangan.
Selain itu, TTI meminta APH turut menelusuri legalitas sumber material galian C yang digunakan dalam pekerjaan tersebut, termasuk material untuk penimbunan dan pengaspalan Hotmix AC-BC.
Apabila ditemukan indikasi penggunaan material dari sumber galian C yang tidak memiliki izin, hal tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan total anggaran Rp10,3 miliar, publik berhak mempertanyakan kualitas pekerjaan, transparansi penggunaan anggaran, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.
Jangan sampai proyek penanganan longsoran justru berubah menjadi persoalan baru akibat lemahnya pengendalian mutu dan pengawasan.
Uang rakyat bukan untuk sekadar menghabiskan pagu anggaran, mengejar target kontrak, atau memenuhi laporan administratif. Setiap rupiah harus menghasilkan konstruksi yang benar-benar berkualitas, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika ditemukan penyimpangan, siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tegas Nasruddin Bahar.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Dasa Yushelmi
