Aceh Tengah – Alokasi anggaran sebesar Rp7.969.500.000 dari APBD Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026 untuk paket Pengadaan Hewan Ternak Bantuan Presiden dalam rangka Meugang Ramadan 2026 menjadi sorotan Transparansi Tender Indonesia (TTI). Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan kode paket 42861366 yang dihimpun media ini, Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah tercatat sebagai satuan kerja sekaligus penyelenggara swakelola. Paket dengan volume satu kegiatan tersebut mencakup pengadaan hewan sapi/kerbau, dengan jadwal pelaksanaan Februari 2026.
Besarnya nilai anggaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi perencanaan, kewajaran harga, mekanisme pengadaan, hingga ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Menanggapi hal itu, Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, menilai penggunaan anggaran publik tersebut perlu mendapat pengawasan serius, terlebih Kabupaten Aceh Tengah juga menghadapi dampak bencana hidrometeorologi. Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
TTI mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti setiap informasi maupun laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan, sesuai kewenangan masing-masing.
“Pengadaan barang dan jasa pemerintah harus menjadi instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik, memperkuat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat. Bukan justru menjadi ruang yang berpotensi merugikan keuangan negara,” tegas Nasruddin.
Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan terhadap kesesuaian spesifikasi sapi dan kerbau, volume pengadaan, harga satuan, proses pemilihan penyedia apabila dilakukan melalui mekanisme penyedia, serta bukti distribusi dan penerima manfaat.
TTI menegaskan tidak boleh ada pengondisian penyedia, konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, maupun penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak. Apabila ditemukan bukti pelanggaran, aparat penegak hukum diminta menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Anggaran hampir Rp8 miliar bukan angka kecil. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran itu dibelanjakan, berapa jumlah ternak yang diperoleh, berapa harga per ekor, siapa penerimanya, dan apakah bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi keharusan, bukan sekadar formalitas administrasi,” tutup Nasruddin Bahar.
Editor: Amiruddin. MKReporter: Dasa Yushelmi
