Home / Daerah

Rabu, 11 November 2026 - 13:58 WIB

Sidang RKA 2027 DPRK Bener Meriah Tertunda, Hanya Tujuh Anggota Dewan Hadir

mm Redaksi

Gedung DPRK Bener Meriah sebagai tempat persidangan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027. Foto: Dok. Dasa Yushelmi/NOA.co.id

Gedung DPRK Bener Meriah sebagai tempat persidangan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027. Foto: Dok. Dasa Yushelmi/NOA.co.id

Bener Meriah – Pembukaan sidang pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 di DPRK Bener Meriah yang dijadwalkan Rabu (11/11/2026) tertunda akibat minimnya kehadiran anggota dewan. Dari total anggota DPRK, hanya tujuh orang yang terlihat hadir di gedung legislatif tersebut.

Padahal, agenda pembukaan sidang telah ditetapkan melalui keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPRK pada 9 November 2026. Namun, jadwal yang telah disepakati tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Baca Juga :  Ketua SPS Aceh Apresiasi HUT ke-2 Habapublik.com: Dorong Diversifikasi Usaha Media demi Keberlanjutan

Berdasarkan pantauan media ini, tujuh anggota dewan yang hadir yakni Ketua DPRK Mhd. Saleh, Baitul Hakim, Anwar, Husnul Ilmi, Gumara, Suhaini, dan Zefri Noci Vera. Sementara sebagian besar anggota lainnya tidak terlihat menghadiri agenda hingga waktu pemantauan.

Tertundanya pembahasan RKA 2027 ini menjadi sorotan serius terhadap kedisiplinan dan komitmen anggota legislatif dalam menjalankan tugas kelembagaan.

Sebab, pembahasan anggaran bukan sekadar agenda rutin, melainkan tahapan strategis yang menentukan arah pembangunan serta alokasi keuangan daerah untuk kepentingan masyarakat.

Baca Juga :  Apel Terakhir Wakapolresta Bersama Personel, Ini Arahannya

Saat dikonfirmasi, Ketua DPRK Bener Meriah, Mhd. Saleh, kepada media ini menjelaskan bahwa sidang tersebut bukan dibatalkan, melainkan dijadwalkan ulang karena banyak anggota dewan berhalangan hadir.

“Insyaallah minggu depan sidang RKA 2027 itu akan kita laksanakan,” jelas Mhd. Saleh singkat.

Klarifikasi tersebut menjelaskan alasan penundaan. Namun, minimnya kehadiran anggota dewan tetap menyisakan pertanyaan mengenai komitmen menjalankan agenda resmi yang telah ditetapkan melalui Bamus.

Baca Juga :  Pastikan Situasi Kondusif, Satsamapta Polres Lhokseumawe Sambangi Lapas Kelas IIB

Publik membutuhkan kepastian bukan sekadar janji penjadwalan ulang.

Pembahasan RKA 2027 menyangkut kepentingan masyarakat luas sehingga tidak boleh terhambat oleh persoalan kehadiran dan lemahnya koordinasi internal lembaga.

Wakil rakyat memiliki tanggung jawab untuk hadir, bekerja, dan mengawal setiap proses penganggaran. Sebab, uang yang dibahas dan dialokasikan dalam RKA adalah uang publik, sehingga prosesnya harus dijalankan dengan disiplin, transparan, dan penuh tanggung jawab.

Editor: Amiruddin. MKReporter: Dasa Yushelmi

Share :

Baca Juga

Daerah

Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Tidak Tinggalkan Wilayah Saat Situasi Darurat

Daerah

Pj Bupati Bahas Persiapan Pilkada di Pidie

Daerah

Kanwil Kemenkum Aceh bersama BSK Hukum Kemenkum RI Dorong Pembentukan Posbankum di Tingkat Desa

Daerah

Disdikbud Aceh Utara Larang Kegiatan Wisuda di Sekolah

Daerah

Sempat Putus saat Banjir, Jembatan Penghubung di Tadu Raya Diperbaiki

Daerah

Dapur umum Kodam IM Cot Manyang, Pidie Jaya distribusikan makan bagi korban banjir

Daerah

Rapat Paripurna DPRK Subulussalam Tertunda 4 Jam

Aceh Timur

PLT Dinkes Aceh Timur Minta Puskesmas Layani Maksimal Pasien BPJS