Aceh Utara – Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., menyampaikan sejumlah persoalan mendesak terkait penanganan dan pemulihan pascabencana kepada pemerintah pusat dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi Wilayah Sumatera Utara dan Aceh Tahun 2026, Senin (16/11/2026).
Dalam rapat yang diikuti secara daring melalui Zoom Meeting tersebut, Ayahwa menyampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, serta pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengenai kondisi terkini masyarakat Aceh Utara yang masih membutuhkan perhatian dan percepatan penanganan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah realisasi bantuan stimulan rumah rusak akibat bencana, baik kategori rusak ringan, sedang maupun berat.
Ayahwa menjelaskan bahwa berkas pendataan rumah rusak seluruhnya telah dikirimkan ke BNPB dan hasil review juga telah diterbitkan. Namun, hingga saat ini dana bantuan tersebut belum turun.
Karena itu, Bupati meminta kepada pihak BNPB agar proses pencairan bantuan dapat segera dipercepat. Menurutnya, persoalan ini sangat mendesak karena masih banyak masyarakat yang bertahan di hunian sementara (huntara) dan menunggu kepastian bantuan untuk membangun kembali rumah mereka.
Dalam kesempatan tersebut, Ayahwa turut melaporkan bahwa bencana kembali terjadi di empat kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, yakni Pirak Timu, Matangkuli, Sawang, dan Langkahan.
Menyikapi kondisi tersebut serta meningkatnya potensi ancaman bencana hidrometeorologi, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan status Siaga Bencana sebagai langkah meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan daerah.
Ayahwa juga menyampaikan persoalan pendangkalan pada empat aliran sungai yang dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko banjir di Aceh Utara. Keempat sungai (Krueng) tersebut adalah Krueng Sawang, Krueng Lhoksukon, Krueng Pirak, dan Krueng Langkahan.
Ia menjelaskan bahwa kondisi sungai yang semakin dangkal mengurangi daya tampung aliran air. Akibatnya, setiap kali terjadi hujan dengan intensitas tinggi, wilayah di sekitar aliran sungai kerap terancam genangan dan banjir.
Untuk itu, Bupati memohon dukungan pemerintah pusat, khususnya BNPB dan instansi terkait, agar dapat membantu mendorong upaya pembersihan serta normalisasi sungai. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya mengurangi risiko banjir dan melindungi masyarakat dari bencana yang terus berulang.
Rapat koordinasi yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut turut melibatkan unsur pemerintah pusat, termasuk Menko PMK, Kepala BNPB, dan Kepala BMKG.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Aceh Utara turut didampingi Kapolres Lhokseumawe, Kapolres Aceh Utara, Dandim 0103/Aceh Utara, serta Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara.
Melalui forum tersebut, Ayahwa berharap pemerintah pusat dan BNPB dapat memberikan perhatian serta tindak lanjut konkret terhadap berbagai kebutuhan masyarakat Aceh Utara, mulai dari percepatan bantuan rumah rusak, penyaluran Jadup, hingga dukungan normalisasi sungai.
Baginya, percepatan penanganan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut kehidupan masyarakat yang hingga kini masih berjuang bangkit dari dampak bencana. Masyarakat membutuhkan kepastian bantuan, tempat tinggal yang layak, serta perlindungan dari ancaman banjir yang terus berulang. (Adv)
Editor: Amiruddin. MK



















