Lhoksukon – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengupayakan dukungan pemerintah pusat untuk memulihkan perekonomian masyarakat yang terdampak banjir bandang besar pada akhir 2025.
Salah satu hasilnya, lebih dari 12.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diusulkan mendapatkan Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp3 juta per usaha pada 2026.
Upaya tersebut dilakukan atas arahan Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, yang akrab disapa Ayahwa, kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar aktif mencari dan mengusulkan program bantuan ke kementerian pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya merealisasikan agenda Aceh Utara Bangkit setelah bencana banjir bandang yang berdampak luas terhadap kehidupan dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Aceh Utara, Kusairi, kepada Serambinews.com, Rabu (18/11/2026), mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memperjuangkan bantuan bagi pelaku usaha yang terdampak bencana.
“Setelah bencana, sesuai arahan Pak Bupati, kami menyusun strategi dan program pemulihan dengan mengupayakan bantuan dari kementerian-kementerian yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, dan UMKM. Alhamdulillah, usulan kita mendapat sambutan baik,” kata Kusairi.
Khusus untuk sektor UMKM, lebih dari 12.000 pelaku usaha di Aceh Utara masuk dalam usulan penerima Banpres. Masing-masing pelaku usaha direncanakan memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta.
Dengan jumlah tersebut, total bantuan yang diperkirakan mengalir ke Aceh Utara mencapai sekitar Rp36 miliar.
Kusairi menjelaskan, proses penyaluran bantuan telah memasuki tahap persiapan pencairan melalui Bank Aceh. Pelaku UMKM yang masuk dalam daftar calon penerima diminta menghubungi kantor Bank Aceh terdekat untuk melengkapi persyaratan administrasi.
Dokumen yang perlu disiapkan antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Rekening penerima juga telah disiapkan melalui Bank Aceh.
“Pelaku UMKM bisa menghubungi Bank Aceh terdekat untuk melengkapi administrasi. Ada persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk NIB dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak, sebelum bantuan dicairkan,” ujarnya.
Ia mengimbau pelaku usaha yang telah terdata sebagai calon penerima agar segera mengurus dokumen tersebut sehingga proses pencairan tidak terkendala.
Menurut Kusairi, pengurusan NIB sebenarnya dapat dilakukan secara mandiri melalui layanan digital. Namun, pihaknya tetap membuka ruang pendampingan bagi masyarakat yang belum memahami proses pengurusannya.
“Kami bersedia membantu. Kalau masyarakat belum memahami teknologi atau cara mengurus NIB, bisa meminta pendampingan kepada kami. Jika dikoordinasikan dari kecamatan, kami juga siap datang memberikan pelayanan,” katanya.
Ia mengakui jumlah pelaku UMKM yang perlu mendapatkan pendampingan cukup banyak dan tersebar di berbagai kecamatan. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah kecamatan dan unsur terkait dapat membantu mengoordinasikan masyarakat agar pengurusan administrasi berjalan lebih mudah.
Selain bantuan Banpres, pemerintah juga mengarahkan pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk mengakses fasilitas pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kusairi berharap berbagai dukungan tersebut dapat membantu pelaku usaha kembali menjalankan aktivitas ekonomi, memulihkan produksi, serta mempertahankan keberlangsungan usaha setelah terdampak banjir bandang.
Menurutnya, pemulihan ekonomi masyarakat membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga program bantuan yang diperjuangkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Aceh Utara.
Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat melalui program Aceh Utara Bangkit. (Adv)
Editor: Amiruddin. MK



















