Nagan Raya – Sidang paripurna DPRK Nagan Raya pada Kamis (19/11/2026) resmi memutuskan pemberhentian Mohd. Rizki Ramadhan dari jabatan Ketua DPRK Nagan Raya. Keputusan diambil menindaklanjuti rekomendasi Badan Kehormatan Dewan (BKD) atas dugaan pelanggaran etik, tata tertib, serta sumpah dan janji jabatan.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRK Afzalul Zikri didampingi Wakil Ketua II Said Syahrul Rahmad, dihadiri 22 dari 25 anggota DPRK, serta turut dihadiri Mohd. Rizki Ramadhan dan berbagai unsur di Nagan Raya. Pemberhentian ini hanya menyasar posisi Ketua DPRK—bukan status keanggotaan DPRK—dengan jabatan sementara dijalankan oleh Wakil Ketua I hingga pemilihan ketua definitif.
Dasar Rekomendasi BKD
Rekomendasi sanksi tertuang dalam Surat BKD DPRK Nagan Raya Nomor 14/BK/DPRK/2026 tertanggal 16 November 2026 yang ditandatangani Ketua BKD T. Zulkarnaini bersama anggota Saidi Isa Quraisy dan Cut Man. Dokumen tersebut disusun setelah BKD melakukan pemeriksaan laporan, pengumpulan alat bukti, permintaan keterangan pelapor dan saksi, serta klarifikasi pihak terlapor.
Pemeriksaan BKD berawal dari peristiwa malam 28 Oktober 2026 di Pendopo atau rumah dinas Ketua DPRK Nagan Raya yang juga dilaporkan oleh istrinya, Intan Keumala Tanzil, dan turut bergulir di jalur kepolisian. Dalam kesimpulannya, BKD menyatakan terdapat seorang perempuan bukan mahram di rumah dinas tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan adat, norma, tata tertib, serta kepantasan pimpinan lembaga legislatif, dengan merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2014, PP Nomor 12 Tahun 2018, dan Tata Tertib DPRK Nagan Raya.
Keberatan Terlapor dan Tudingan Mobilisasi
Sehari sebelum paripurna, Rabu (18/11/2026), Mohd. Rizki Ramadhan melontarkan kritik keras terhadap jalannya pemeriksaan etik dan agenda paripurna. Ia menyatakan tidak menolak diperiksa, namun menolak proses yang dinilai tidak adil dan terkesan sudah diarahkan hasilnya.
Rizki mempersoalkan pemanggilan BKD saat dirinya menjalankan tugas dinas di Jakarta serta permohonan penundaan yang disebut tidak dipertimbangkan secara patut. Ia juga menyoroti ajakan Wakil Ketua BKD Cut Man kepada masyarakat dan tokoh untuk hadir ke sidang paripurna, yang dinilainya sebagai bentuk mobilisasi politik untuk mendorong pemberhentiannya sekaligus menguntungkan pihak tertentu.
Dua Jalur: Etik Dewan dan Kepastian Hukum
Pihak Rizki dan tim kuasa hukumnya sebelumnya mendesak agar paripurna ditunda sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta menegaskan bahwa penilaian etik maupun penolakan perdamaian tidak dapat dijadikan vonis bersalah secara hukum.
Di sisi lain, BKD dan jajaran DPRK menegaskan bahwa langkah yang ditempuh merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal guna menjaga marwah, integritas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga. Sementara itu, proses hukum pidana/jinayat terkait dugaan kasus tersebut tetap berjalan di jalur kepolisian secara terpisah dari keputusan etik di internal dewan. (Rizal.43)
Editor: Amiruddin. MK



















