Home / Daerah

Jumat, 20 November 2026 - 08:35 WIB

APBK Pidie 2027 Disepakati, Rp75 Miliar untuk Bangun Kantor Bupati

mm Amir Sagita

Sekdakab Pidie, Samsul Azhar menerima dokumen APBKP 2027 dari Ketua DPRK setempat Anwar Sastra Putra yang sudah disepakati, Kamis (19/11/2026) (Foto.Amir Sagita).

Sekdakab Pidie, Samsul Azhar menerima dokumen APBKP 2027 dari Ketua DPRK setempat Anwar Sastra Putra yang sudah disepakati, Kamis (19/11/2026) (Foto.Amir Sagita).

Sigli – Pemerintah Kabupaten Pidie dan DPRK Pidie menyepakati Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2027 dengan nilai belanja mencapai Rp2,086 triliun.

Dalam postur anggaran tersebut, pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan gedung Kantor Bupati Pidie senilai Rp75 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat paripurna penutupan pembahasan Rancangan Qanun APBK 2027 di Ruang Sidang Utama DPRK Pidie, Kamis malam, 19 November 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra.

Berdasarkan postur anggaran yang disepakati, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2.011.986.537.078. Sementara belanja daerah mencapai Rp2.086.986.537.078. Selisih sebesar Rp75 miliar ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama.

Bupati Pidie Sarjani Abdullah, dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Samsul Azhar, mengatakan pembahasan RAPBK bukan sekadar menyusun angka dan membagi alokasi anggaran. Proses tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari penentuan arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan daerah.

Baca Juga :  Delapan Paket Tender tayang di LPSE Aceh Singkil disaat polemik Empat Pulau

Sarjani mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRK Pidie serta Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang telah terlibat dalam pembahasan anggaran tersebut.

Ia berharap APBK 2027 dapat diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik, memperkuat perekonomian masyarakat, dan memperluas pemerataan pembangunan.
“Kualitas belanja harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan APBK.

Keberhasilan pelaksanaan APBK tidak hanya dilihat dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari manfaat dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” kata Sarjani dalam sambutan tertulisnya.

Rancangan qanun yang telah disetujui bersama itu selanjutnya akan menjalani evaluasi sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi qanun.

Baca Juga :  Upacara Penghormatan di Makam Het Kherkhov, Destroyer Rusia Kelas Udaloy Singgah di Sabang

Rp75 Miliar untuk Kantor Bupati
Di luar kesepakatan postur anggaran, Pemerintah Kabupaten Pidie merencanakan pembangunan gedung Kantor Bupati baru dengan kebutuhan anggaran Rp75 miliar. Dana tersebut direncanakan berasal dari SiLPA APBK 2026.

Pemerintah beralasan pembangunan gedung baru diperlukan karena bangunan kantor bupati yang sekarang telah digunakan sejak 1985. Artinya, usia gedung tersebut telah mencapai sekitar 41 tahun. Bangunan itu juga beberapa kali mengalami guncangan gempa bumi.

Pemerintah merujuk hasil kajian teknis Tim Ahli Bangunan Universitas Syiah Kuala pada 2017. Dalam laporan studi kelayakan struktur tertanggal 26 Juli 2017, kekuatan struktur bangunan yang tersisa saat itu diperkirakan hanya sekitar 40 persen.

Rencana pembangunan kantor baru tersebut sebelumnya telah dimasukkan dalam Perubahan APBK Pidie 2026. Namun, kegiatan itu tidak terlaksana karena keterbatasan waktu setelah perubahan anggaran ditetapkan.

Baca Juga :  Dorong Kemandirian Ekonomi Dayah, HIPSI Aceh Gelar Wicara Santripreneur

Dengan demikian, alokasi Rp75 miliar tersebut direncanakan menjadi bagian dari SiLPA 2026 dan digunakan kembali untuk pembangunan kantor bupati pada 2027.
Pemerintah Kabupaten Pidie menyatakan penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan dimaksudkan agar APBK murni 2027 tetap dapat diarahkan untuk belanja urusan pemerintahan wajib, terutama pelayanan dasar.

Urusan tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan bidang sosial.

Sebagian besar urusan itu berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.

Dalam rapat paripurna tersebut turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK), kepala bagian di lingkungan Setdakab, serta para camat.

Editor: Amiruddin. MKReporter: Amir Sagita

Share :

Baca Juga

Daerah

Stasiun Bakamla TBK Salurkan Paket Sembako Sambut HUT ke-20 Bakamla RI

Daerah

Kemenkum Aceh Terima Kunjungan Kerja Anggota Komisi XIII DPR RI

Daerah

Pemko Banda Aceh dan Polresta Raih Penghargaan Anjungan Terbaik Bhayangkara Fest 2024

Daerah

Suwardi Jamu Makan Malam Ulama Aceh

Daerah

Plt Sekda Pimpin Upacara Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama di Aceh

Daerah

BSI Aceh Ajak Jurnalis Aktivasi Super App BYOND

Daerah

Wakili Pangdam IM, Kajasdam IM Pimpin Apel dan Sosialisasi Bela Diri Taktis

Daerah

Ini Tiga Gampong Penerima Juara Lomba Pos Satkamling Polres Aceh Utara