Banda Aceh – Sudah 18 tahun Aceh damai dengan Republik Indonesia pasca penandatanganan kesepakatan damai (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dari Fraksi PAN, Fuadri menyebut diantara beberapa persoalan yang belum selesai sepertihak korban konflik, eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan persoalan kemiskinan.
Padahal, kemiskinan merupakan dampak negatif dari konflik Aceh yang berkepanjangan. Sehingga membuat Aceh dalam kesulitan ekonomi saat itu. “Ini dapat kita lihat perjalanan, perkembangan dan pembangunan ekonomi Aceh,” kata Fuadri.
Kepada Kantor Berita RMOLAceh, pada Senin 14 Agustus 2023, Fuadri menjelaskan bahwa pada tahun 1998 hingga 2009, angka kemiskinan Aceh meningkat drastis.
Menurutnya, upaya menekan angka kemiskinan butuh waktu panjang. Untuk itu, kata dia, harus ada solusinya kedepan terhadap komitmen yang sudah dibangun melalui MoU Helsinki.
Poin-poin kesepakatan damai itu juga sudah dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Ekonomi Aceh diharapkan juga bangkit melalui alokasi dana otonomi khusus.
“Jadi saya pikir di era satu dekade lebih, sudah hampir selesai dan memperbarui UUPA. Ini yang seharusnya tahun 2023 dapat diperbarui kembali komitmen oleh pemerintah pusat,” harapnya.
Namun, meski sudah adanya dana otonomi khusus Aceh, angka kemiskinan di Aceh masih tinggi. Dia mendorong Pemerintah Pusat memberikan dana otonomi khusus secara permanen kepada Aceh.
Ia berharap adanya kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota di Aceh untuk mengangkat martabat Aceh, baik dari sisi pendidikan, ekonomi dan penerapan nilai syariat Islam. “Sehingga kedepan Aceh sudah mandiri pada suatu saat,” tandasnya.
