Palembang – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berkomitmen mendorong penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu upayanya dengan penguatan kapasitas yang dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Tahun 2024 yang berlangsung dari tanggal 31 Oktober – 2 November 2024 di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kapasitas SDM ASN di seluruh tingkat pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dia menekankan pentingnya pembangunan ASN yang dapat mendukung pemerintahan yang efektif dan efisien, sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto.
“Dengan Rakor ini kita melakukan koordinasi untuk memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia ASN. Aparatur Sipil Negara, pegawai negeri, baik pusat maupun daerah yang mereka supaya kapasitas mereka baik, kemampuan juga baik, kinerja lebih baik, integritas mereka lebih baik,” katanya kepada awak media di Hotel The Zuri, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Jumat (1/11/2024).
Rakornas ini juga menjadi momentum bagi BPSDM Kemendagri untuk berfokus pada pembinaan ASN yang profesional dan kompeten. Mendagri menambahkan, perlunya pelaksanaan kegiatan seperti ini di berbagai daerah untuk mendorong pemerataan kegiatan Kemendagri. Dia menyebut, Rakornas BPSDM bukan hanya di Jakarta atau Bali tetapi juga di tempat lain. Pasalnya, kegiatan tersebut dapat memberikan dampak positif, baik bagi motivasi ASN maupun perekonomian lokal.
“Kegiatan-kegiatan seperti ini pasti akan membawa dampak selain motivasi [ASN], juga dampak ekonomi, seperti di Palembang otomatis restoran, hotel, transportasi akan terdongkrak, pesawat juga akan terdongkrak,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyinggung diskusinya dengan Presiden Prabowo tentang tiga faktor utama yang membuat sebuah negara mampu bertahan hingga lebih dari tiga ratus tahun. Faktor-faktor tersebut terdiri dari militer yang kuat untuk menjaga keamanan dari luar, intelijen dan kepolisian yang menjaga stabilitas dalam negeri, serta ASN yang memiliki kapasitas baik dalam menjalankan administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien.
“Jadi otomatis pengembangan ASN, membentuk ASN yang betul-betul efektif, yang bagus, yang capable itu menjadi salah satu prioritas dari program bapak presiden, dan di antaranya bukan hanya ASN, dengan era teknologi sekarang informasi, digitalisasi sistem pemerintahan menjadi penting,” pungkasnya.
Editor: Amiruddin. MK
