Medan – Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi kenyataan yang menyakitkan di tengah masyarakat. Kampanye “Rise and Speak” digelar di Sumatera Utara, Kamis (19/6).
Hal tersebut menjadi seruan kolektif untuk melawan budaya diam dan membangun perlindungan nyata bagi kelompok rentan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, mengapresiasi kampanye ini.
“Bahwa perlindungan terhadap perempuan, anak, dan pekerja migran bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat dan pentingnya kerja sama agar perlindungan tidak hanya ada dalam aturan, tetapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari,” Kata Menko Polkam, Budi Gunawan, Jumat 20 Juni 2025.
Puncak kampanye “Rise and Speak” berlangsung di Aula Tribrata Polda Sumatera Utara dan dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Mohammad K. Koba. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa kerja formal pemerintah harus didukung kesadaran dan keterlibatan masyarakat.
“Pelindungan yang efektif tidak cukup hanya lahir dari rapat-rapat formal. Ia harus hidup di masyarakat, dan paling penting, hidup dalam kesadaran bersama,” ujar Koba.
Kampanye ini bukan tanpa alasan. Sepanjang tahun 2024, Sumatera Utara mencatat 2.978 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 65 persen yang berhasil ditangani. Selain itu, 24 kasus perdagangan orang terungkap, melibatkan 38 tersangka dan menyelamatkan 113 korban, sebagian besar dari modus pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal dan eksploitasi seksual terhadap anak.
Melalui “Rise and Speak”, masyarakat diajak untuk tidak lagi diam. Tetapi berani untuk melapor, bertindak, dan berubah menjadi pelindung, bukan pelaku, bukan penonton.
“Ketika negara hadir, ketika masyarakat peduli, dan ketika para pekerja migran diberi ruang untuk bicara, mereka tak hanya pulih. Mereka bangkit. Dan mereka memimpin,” tegas Koba.
Selama dua hari, kegiatan kampanye dilangsungkan di Universitas Sumatera Utara dan Polda Sumut. Berbagai elemen hadir, mulai dari Forkopimda, tokoh agama dan masyarakat, pelajar, guru, komunitas NU dan Muhammadiyah, hingga Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Rangkaian kegiatan meliputi deklarasi bersama, diskusi panel, dan konferensi pers.
Dalam konferensi pers, disampaikan bahwa Desk Koordinasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang dibentuk atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan diluncurkan Menko Polkam pada 13 Maret 2025, menjadi simpul utama dalam upaya pelindungan PMI.
“Kami bekerja 24/7, berbasis data real time, dengan satu tujuan: solusi tuntas. Tidak boleh ada lagi PMI yang terombang-ambing tanpa perlindungan negara,” ungkap Koba.
Editor: Amiruddin. MK
