Banda Aceh – Ketua Laskar Panglima Nanggroe Sulaiman Manaf menegaskan bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh tidak sebanding dengan kebutuhan rakyat, luas wilayah, maupun kekayaan alam yang dimiliki Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam rilis pers yang diterima redaksi media ini, Selasa, 16 Agustus 2025.
Menurutnya, dana Otsus Aceh yang hanya berkisar Rp 4–8 triliun per tahun sering digiring opininya oleh pemerintah pusat dan buzzer seolah-olah sudah terlalu besar dan hanya dikorupsi. Padahal, bila dibandingkan dengan provinsi lain atau kementerian di pusat, jumlah tersebut sangat kecil.
“Bandingkan dengan DKI Jakarta, luasnya cuma 600-an kilometer persegi tapi APBD-nya hampir Rp 100 triliun per tahun. Bahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saja dengan pegawai hanya puluhan ribu bisa dapat anggaran APBN 2025 lebih besar daripada total Otsus Aceh. Jadi jangan pernah bilang dana Otsus itu besar. Justru sangat kecil,” tegas Sulaiman.
Ia juga menyoroti anggaran Polri yang setiap tahun melampaui Rp 120 triliun lebih, lebih besar daripada total 20 tahun dana Otsus Aceh. “Satu tahun anggaran Polri lebih besar dari 20 tahun Otsus Aceh. Padahal Polri hanya mengelola ratusan ribu anggota, sementara Aceh dengan jutaan rakyat dan wilayah luas dipaksa puas dengan anggaran kecil yang terus menurun,” tambahnya.
Sulaiman menilai, tudingan pusat bahwa Aceh boros dan korup hanyalah upaya cuci tangan. Aceh, kata dia, justru menjadi korban ketidakadilan anggaran sejak lama. “Ini bukan soal Aceh miskin, tapi memang sengaja dimiskinkan dengan berbagai aturan dan pembatasan yang menekan kreativitas rakyat Aceh,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan, sebelum Otsus berjalan, Aceh lebih dulu dihantam konflik panjang dan tekanan militer yang menghancurkan sendi kehidupan masyarakat. Luka itu kemudian diperparah dengan bencana tsunami 2004 yang menewaskan ratusan ribu jiwa.
“Dana tsunami yang semestinya untuk korban malah banyak dipakai bangun kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, kejaksaan, pengadilan, bahkan pengadaan peluru. Kalau bantuan tsunami saja bisa dibajak, apalagi dana Otsus. Banyak juga dipakai untuk fasilitas instansi vertikal, bukan untuk rakyat,” ungkapnya.
Karena itu, ia mendesak agar ke depan Aceh diberikan keleluasaan penuh untuk mengelola kekayaan alam dan pajaknya sendiri, termasuk menjalin hubungan dagang dengan dunia luar.
“Kedepan Aceh harus mengelola semua sumber daya dan pajak sendiri, dan juga bebas membangun hubungan dagang ke seluruh dunia. Aceh sengaja dibiarkan miskin. Bukan miskin, tapi sengaja dimiskinkan dengan berbagai aturan yang menghambat kreativitas Aceh dan rakyatnya,” pungkas Sulaiman.
Editor: Redaksi
